Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Minta Pelindo Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo

Pakde Karwo menambahkan, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh pemda.

Editor: Parmin
foto: Humas Pemprov Jatim
KUNJUNGAN -Gubernur Jatim, saat mendampingi kunjungan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, di PT Indal Steel Pipe, Gresik, Senin (20/3/2017). 

SURYA.co.id | GRESIK - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo) diserahkan ke Pemerintah Provinsi/Pemprov.

Sehingga, Pemprov bisa mengelola pelabuhan yang ada di Probolinggo itu secara penuh.

“Jika Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saat ini dikelola Pelindo bisa diserahkan ke pemprov, maka akan terintegrasi dengan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo yang sudah dikelola Pemprov," terang Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat mendampingi kunjungan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, di PT Indal Steel Pipe, Gresik, Senin (20/3/2017).

Pakde Karwo menambahkan, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh pemda.

Menurutnya, pelabuhan itu potensinya sangat baik karena interland antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar.

Apalagi, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter.

Saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan, maka potensinya cukup besar, ungkapnya.

Untuk pengembangan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, lanjut Pakde, Pemprov telah membuat masterplan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menggunakan konsep corporate bond.

“Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolonggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, karena kepentingannya akan bersifat politis. Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond, urainya.

Selain itu, Pemprov juga berencana mengembangkan kapal penyebarangan penumpang Ro-Ro di Lintas Paciran.

Ro-Ro tersebut nantinya diharapkan mampu melayani penyeberangan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, dan Makassar.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengusulkan penggunaan dashboard untuk memfilter masuknya barang-barang impor.

Saat ini, Jatim telah memiliki dashboard tersebut meski sementara hanya untuk ikan, daging, hortikultura, dan produk olahan makanan.

"Saya harap ini bisa diterapkan untuk mempertahankan produk lokal, dan melindungi konsumen. Terlebih ini merupakan bentuk aturan untuk membatasi masuknya produk asing," ujarnya.

Sedang Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengingatkan pentingnya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Menurutnya, kunjungan ini adalah tindak lanjut dari paparan yang dilakukan Gubernur Soekarwo beberapa waktu lalu di depan Presiden Joko Widodo.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jika perusahaan butuh barang, dan barang itu telah diproduksi di dalam negeri maka tidak boleh impor," tegasnya.  

Luhut menyampaikan, Gubernur Soekarwo telah menghitung bahwa produksi dalam negeri telah memenuhi standar dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

 "Tadi Pak Gubernur sampaikan untuk mampu menggunakan produksi dalam negeri semampu kita. Bahkan saat ini impor terbesar kita adalah bahan baku, padahal bisa menggunakan produksi dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak daerah," terangnya. (humas pemprov jatim)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved