Breaking News:

Berita Kampus Surabaya

Pemerintah Larang Kampus PTNBH Dikomersilkan, seperti ini Alasannya

Di Indonesia baru ada 11 PTNBH dan beberapa PTN besar sedang mengajukan status tersebut kepada Kemenristekdikti.

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Parmin
surya/sulvi sofiana
Rektor ITS Joni Hermana dalam Kick Off Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai PTNBH di Graha ITS, Rabu (8/3/2017). 

PTNBH menurutnya mampu memberikan otonomi penuh ke kampus dalam mengembangkan pendidikan tinggi sesuai marwah.

Meskipun banyak kampus negeri menjadi PTNBH, Ainun menegaskan pemerintah tetap akan memberikan anggaran serta fasilitas. Sehingga PTNBH tidak harus menaikkan biaya pendidikan.

Untuk mencukupi biaya operasional, PTNBH bisa mengakses atau memanfaatkan program kementerian.

"Ada dana pembangunan dan pengembangan dari pusat. Program ini bisa dimanfaatkan pusat," tuturnya.

Bersamaan ITS dan PTN lain berstatus BH, Ainun mengingatkan dosen tidak harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PTNBH bisa merekrut dosen sendiri dan dibayar keuangan kampus.

"Ini karena sejak 2014 menghentikan perekrutan dosen PNS," tandasnya.

Ainun berpesan ke ITS untuk memperhatikan peringkat lembaga. Artinya, harus memperhatikan rinci prestasi akademik, rasio dosen dan mahasiswa, jumlah hasil penelitian dosen.

Apakah hasil penelitian dosen dikutip dosen lain, serta hubungan kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa dengan kampus lain di luar negeri.

"Menjadi PTNBH membuat ITS lepas dari birokrasi pemerintah, mengelola SDM (Sumber Daya Manusia) sendiri. Khususnya SDM dosen," tegasnya.

Rektor ITS, Prof Joni Hermana mengatakan, sebelum menjadi PTNBH, kampusnya berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU).

"Sejak tahun 2017 ini menjadi PTNBH utuh. Perubahan status ini tidak mengubah struktur organisasi, tapi tugas organisasi bertambah," terang Joni.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved