Breaking News:

Berita Kampus Surabaya

Pemerintah Larang Kampus PTNBH Dikomersilkan, seperti ini Alasannya

Di Indonesia baru ada 11 PTNBH dan beberapa PTN besar sedang mengajukan status tersebut kepada Kemenristekdikti.

surya/sulvi sofiana
Rektor ITS Joni Hermana dalam Kick Off Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai PTNBH di Graha ITS, Rabu (8/3/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Perguruan Tinggi Negeri Berbatan Hukum (PTNBH) memiliki kewenangan mandiri dalam pengelolaannya.

Kemampuan manajemen dan reputasinya dalam mengembangkan pendidikan membuat wewenang tersebut diberikan.

Di Indonesia baru ada 11 PTNBH dan beberapa PTN besar sedang mengajukan status tersebut pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Namun, Kemenristekdikti memperingatkan PTNBH agar tidak menerapkan privatisasi, pengalihan dari aset negara ke swasta, terlebih perorangan.

Peringatan ini seiring terus bertambahnya jumlah PTNBH.

Sekjen Kemenristekdikti, Prof Ainun Naim mengatakan, secara bertahap jumlah PTN-BH terus ditambah sejak tahun 2000.

Saat ini bahkan Universitas Negeri Semarang dan Universitas Brawijaya sedang mengajukan diri sebagai PTNBH.

"Sebelumnya banyak PTN berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Cuma statusnya tidak kuat karena dilandasi Peraturan Pemerintah (PP), tidak ada cantolan undang-undang," tutur Ainun di sela Kick Off Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) PTNBH di Graha ITS, Rabu (8/3/2017).

Namun, sejak Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, kampus negeri berstatus BHMN menjadi PTNBH.

"Status PTN-BH perlu diperhatikan agar masyarakat tidak salah paham. PTN-BH sama sekali bukan privatisasi dan komersialisasi perguruan tinggi," sambungnya.

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved