Breaking News:

Berita Gresik

Hanya 10 Persen dari Ratusan Angkutan Umum Penunpang di Gresik Berbadan Hukum, ini Datanya

Dalam aturan itu pemerintah telah memberikan toleransi selama satu tahun bagi para pemilik kendaraan angkutan penumpang untuk mengurusi badan hukum.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Parmin
surya/mohammad Romadoni
Dua angkuta umum penumpang di Gresik siap melanyani penumpang. 

SURYA.co.id | GRESIK- Ratusan angkutan umum penumpang di Kabupaten Gresik hingga kini statusnya masih belum berbadan hukum.

Data Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik tercatat angkutan desa yang telah terealisasi berbadan hukum berjumlah hanya 10 persen.

Fakta di lapangan berbanding terbalik apabila dengan jumlah total 500 kendaraan angkot beroperasi di seluruh Kota Wali ini.

Kasi Angkutan Darat Dishub Pemkab Gresik, Yogi Siswoko menjelaskan kewajiban bagi pemilik angkot telah diatur didalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Dalam aturan itu pemerintah telah memberikan toleransi selama satu tahun bagi para pemilik kendaraan angkutan penumpang untuk mengurusi badan hukum.

Adapun badan hukumnya bisa berupa perseroan terbatas (PT), koperasi angkutan sesama trayek, badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

"Namun kenyataannya sampai saat ini hanya ada 10 persen dari 500 angkutan umum penumpang di Gresik yang telah berbadan hukum," terang Yogi Siswoko saat dijumpai SURYA di Kantor Dishub Terminal Bunder Gresik kemarin lalu.

Dia menjelaskan aturan ini diterapkan untuk mempermudah mengatur perpajakan, sehingga nantinya pemerintah dapat menagih badan hukum tersebut apabila ada seorang pemilik angkutan umum penumpang belum membayar pajak.

"Dari informasinya aturan ini semestinya sudah diterapkan di Gresik pada awal Maret 2017. Namun sampai sekarang Kami juga masih menunggu surat edaran resmi dari Pemprov Jatim," ungkapnya.

Pihaknya menduga minimnya angkutan umum penumpang yang tidak berbadan hukum ini disebabkan oleh banyak faktor.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved