Pemkab Mojokerto Gelontorkan Rp 100 M Guna Normalisasi Sungai Sadar

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus melakukan upaya untuk mengatasi banjir yang kerap melanda di beberapa wilayah akhir-akhir ini.

Penanganan itu dengan memperkuat tanggul dan normalisasi yang akan dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I (PJT I) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Untuk normalisasi secara permanen dan pembuatan tanggul akan dimulai bulan Juni 2017.

Upaya itu merupakan hasil evaluasi terkait penanganan pasca putusnya tanggul di beberapa titik di Sungai Sadar. Seperti Kwedenkembar, Salen, Kedunggempol dan Gembongan.

Seperti diketahui, tingginya curah hujan di Kabupaten Mojokerto sejak Senin malam (20/2/2017) menyebabkan jebolnya tanggul Sungai Sadar sehingga memaksa warga delapan desa di Kecamatan Mojoanyar terpaksa diungsikan karena banjir.

Ditambah lagi kondisi existing pada bagian atas wilayah Kabupaten Mojokerto (Gunung Penanggungan, Arjuno, Welirang dan Anjasmoro yang bermuara di Sungai Porong dan Sungai Brantas) mulai gundul.

"Ini dapat mengakibatkan buruknya daya serap dan memicu banjir. Lahan atas di Kabupaten yang gundul dapat mengakibat debit run off atau air limpasan Sungai Brangkal dan Sungai Sadar menjadi besar. Efek negatifnya dapat memicu banjir yang memanjang pada 5 kecamatan yakni Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging dan Ngoro," kata Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Sabtu (4/3/2017).

Dalam hal ini, Kabupaten Mojokerto berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan konservasi lahan-lahan kritis, membangun sumur resapan di daerah atas dan normalisasi saluran irigasi, melalui pendanaan APBD dan CSR Kabupaten Mojokerto.

Mengenai upaya normalisasi demi upaya mencegah banjir, setiap tahunnya Kabupaten Mojokerto telah menyampaikan usulan tersebut.

Usulan tersebut telah direspon dengan adanya kegiatan normalisasi Sungai Sadar yang akan dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 100 miliar dari APBD.

Mustofa Kamal Pasa menambahkan pembangunan bendungan sejatinya dapat mengatasi permasalahan akibat daya rusak.

“Membangun Bendungan Wiyu di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet dan Bendungan Lebak Sumengko di Desa Lebakjabung, kecamatan Jatirejo, sebenarnya bisa digunakan sebagai solusi. Bendungan bermanfaat untuk konservasi air di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, juga untuk menaikkan muka air tanah. Kita sudah usulkan itu melalui E-Musrenbang sehingga dapat diusulkan lewat APBN,” jelasnya.

Ancaman banjir memang tidak main-main. Kabupaten Mojokerto dilewati oleh Sungai Lamong yang merupakan ordo tiga dari Sungai Bengawan Solo, yang juga membawa daya rusak pada tiga kabupaten yakni Lamongan, Gresik dan Mojokerto.

Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, yang berada di sepanjang perbatasan Kabupaten Mojokerto-Kabupaten Gresik (sebagai daerah hilir), hampir tiap tahun terancam banjir.

Dari sinilah Pemkab Mojokerto telah mengusulkan kegiatan penguatan Sungai Lamong dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

“Kami juga usulkan kegiatan perkuatan Sungai Lamong ke BBWS Bengawan Solo melalui E-Musrenbang. Respon belum kita terima, tapi kita berharap yang terbaik,” imbuhnya.