Berita Mojokerto

Pengacara Perempuan Autis Korban Perkosaan di Mojokerto Surati Kejari, ini Isinya

Para pemerkosa Siti Maria Ulfa, perempuan autis di Kabupaten Mojokerto, akan disidang dalam waktu dekat. Sebelum itu, pengacara korban surati Jaksa...

Pengacara Perempuan Autis Korban Perkosaan di Mojokerto Surati Kejari, ini Isinya
Surabaya.tribunnews.com/Sudharma Adi
Penasehat hukum SMU, Edi Yusef (kanan) saat bersama SMU dan ibunya yang menggendong bayi hasil pemerkosaan pelaku. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Masih ingat dengan kasus percabulan pada perempuan keterbelakangan mental alias tuna grahita berinisial SMU yang berasal dari Desa Mlaten Kecamatan Puri?

Saat ini, kasus tersebut sudah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto dan sedang dalam proses menuju persidangan.

Meski demikian, pihak korban masih keberatan dengan pasal dakwaan terhadap tiga pelaku dan menyurati jaksa agar menambah pasal baru dengan ancaman hukuman tinggi.

Penasehat hukum (PH) SMU, Edi Yusef memaparkan, setelah kasus berjalan lebih dari setahun atau per 4 Desember 2015, polisi dan jaksa menanganinya hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke kejari. Dari sana, jaksa lalu menahan dua dari tiga pelaku, yakni Shochib dan Todjo Gasmono, keduanya warga Dusun Sambiroto Desa Mlaten Kecamatan Puri.

Adapun pelaku ketiga yakni Ahmad Sudjai tak ditahan karena sakit pada kakinya.

"Ketiga pelaku ini sudah siap masuk persidangan. Mereka dikenai KUHP pasal 286 tentang pencabulan dan pasal 290 tentang perkosaan, dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara," tuturnya kepada wartawan, Jumat (10/2/2017).

Yang menjadi permasalahan, adalah penerapan pasal 286 dan 290 KUHP pada dakwaan atas kasus ini. Dia menilai, penerapan dua pasal ini kurang membuat jera para pelaku, karena bisa jadi hanya divonis 1-2 tahun penjara.

"Apalagi, persetubuhan itu dilakukan berulang kali di rumah Shochib, hingga hamil dan melahirkan anak laki," urainya.

Untuk itu, dia akan menyurati Kejari Kabupaten Mojokerto agar memerhatikan dan mengenakan pasal dengan hukuman lebih berat pada tiga tersangka.

Selain dua pasal dari KUHP itu, dia juga menyurati kejari supaya memasukkan pasal 46 dan 47 UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ancaman hukuman pada UU ini adalah minimal empat tahun hingga di atas 10 tahun.

Halaman
12
Penulis: Sudharma Adi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved