Berita Pendidikan Surabaya

Pendapatan dari SPP Tidak Maksimal, ini Dilakukan SMA/SMK agar Anggaran Sekolah Cukup

KEPALA SMAN 21, Yatno Yuwarno mengaku SPP yang diterima sekolah pada Januari baru 56 persen.

Pendapatan dari SPP Tidak Maksimal, ini Dilakukan SMA/SMK agar Anggaran Sekolah Cukup
surya/nuraini faiq
Pakde Karwo memanggil semua Kasek SMA/SMK SE-Jatim di Grahadi, Jumat (10/2/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Penghematan anggaran harus terus dilakukan SMA/SMK di Surabaya.

Pasalnya Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) belum sepenuhnya diterima sekolah, selain itu sumber pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I tak kunjung cair.

Kepala SMAN 21, Yatno Yuwarno mengaku SPP yang diterima sekolah pada Januari baru 56 persen.

Sedangkan dana BOS triwulan 1 yang biasanya diterima pertengahan Februari juga belum ada kabar.

“Dana masih terbatas simpanan dan SPP. Masih dipakai buat listrik bulan Januari dan gaji pegawai,”jelasnya pada SURYA.comid, Jumat (10/2/2017).

Langkah penghematan listrik juga dilakukan sekolah untuk meminimkan pengeluaran. Biaya listrik yang biasanya Rp 13 juta akhirnya turun Rp 11 juta. Selain itu, ia masih menunda pembayaran listrik bulan Februari.

“Kami masih tunggu BOS sampai 20 Februari,”pungkasnya.

Senada dengan Yatno, Kepala SMKN 12 Surabaya, Abdul Rofiq mengungkapkan, hingga memasuki Februari, baru sekitar 40 persen siswa yang sudah membayar SPP.

Minimnya anggaran, Rofiq pun memprioritaskan dua hal dalam pembelanjaan sekolahnya.

“Prioritasnya yang berkaitan dengan perut (guru) dan kebutuhan pokok listrik, air, telpon dan internet,” tuturnya.

Disinggung soal gaji guru tidak tetap (GTT), Rofiq pun mengakui harus melakukan penyesuaian.

Alasannya lagi-lagi soal keterbatasan anggaran. Jika semula gaji GTT Rp120 ribu per jam, kali ini nilainya menjadi Rp80 ribu.

“Itu sudah didiskusikan bersama. Ukurannya kalau mau pakai UMK (Upah Minimum Kota) ya harus nambah jam,” kata Rofiq.

Penambahan jam, lanjut dia, diberikan dalam bentuk tugas tambahan. Semisal piket, membantu administrasi atau menyusun kurikulum.

“Standarnya 24 Jam mengajar, kalau mau UMK harus ada tambahan jadi 40 jam. Itu pilihan, kalau sudah cukup 24 jam juga tidak apa-apa,” ungkap Rofiq.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved