Berita Banyuwangi

Tim Ahli DPR RI Kepincut Sukses Banyuwangi Kelola Keuangan Daerah, ternyata seperti ini Rahasianya

HERMIZAR MENGATAKAN pengelolaan anggaran Banyuwangi sudah cukup bagus dan transparan.

Tim Ahli DPR RI Kepincut Sukses Banyuwangi Kelola Keuangan Daerah, ternyata seperti ini Rahasianya
surya/haorrahman
KAJI SISTEM KEUANGAN - Tim dari Badan Keahlian DPR RI mengamati sistem keuangan Banyuwangi. 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Sistem keuangan terintegrasi Banyuwangi telah empat kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiann dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini memantik Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), meneliti sistem keungan Banyuwangi.

Helmizar kepala PKAKN mengatakan, timnya melihat dan mempelajari sistem keuangan daerah Banyuwangi.

“Ini yang membawa kami datang ke Banyuwangi. Kami ingin mengumpulkan data dan informasi terkait temuan-temuan BPK pada pengelolaan anggaran di sini. Akan kami buat kajiannya, adakah pengaruhnya pada investasi di Banyuwangi? Hasilnya akan kami serahkan kepada alat kelengkapan DPR RI,” kata Helmizar.

Helmizar mengatakan pengelolaan anggaran Banyuwangi sudah cukup bagus dan transparan.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, tata kelola hingga evaluasi keuangan telah terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.‎

Tim PAKN melihat langsung aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), e-Village Budgetting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yang ada Longe Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.

Mereka mencoba langsung aplikasi online tersebut lewat layar monitor yang tersedia di ruang tunggu yang didesain elegan nan nyaman itu.

“Pengelolaan keuangan Banyuwangi sudah akuntabel sekali. Baru ini saya melihat daerah yang sangat transparan. EVB nya juga oke, di Jakarta saja belum berani buat, justru Banyuwangi sudah mendahului. Keren,” kata Helmizar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Djajat Sudrajat, mengatakan dalam mengelola keuangan, Banyuwangi menggunakan sistem online yang terintegrasi langsung dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sejak tahun 2014, Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem akrual.

“Dengan sistem ini Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual,” kata Djajat saat menerima rombongan tersebut.

Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujarnya.

Banyuwangi juga menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

“Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun, melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map. Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” tutup Djajat.

Penulis: Haorrahman
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved