Berita Bangkalan Madura

Muncul Perbup Bangkalan terkait Penggunaan APBD 2016, Dewan: Apa Dikira DPRD Main-main?

"KAMI MENERIMA surat tembusan dari gubernur tertanggal 3 Januari. Lho kenapa bupati masih mengajukan perbup terkait penggunaan APBD 2016?."

Muncul Perbup Bangkalan terkait Penggunaan APBD 2016, Dewan: Apa Dikira DPRD Main-main?
surya/ahmad faisol
Rapat bersama antara Tim Anggaran dan Badan Anggaran terkait evaluasi Gubernur Jatim terhadap APBD Kabupaten Bangkalan 2017 di Gedung DPRD setempat, Selasa (31/1/2017). 

SURYA.co.id | BANGKALAN - Di tengah penantian hasil evaluasi gubernur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan 2017, tiba - tiba muncul Peraturan Bupati (Perbub) terkait penggunaan APBD 2016 yang diajukan ke Gubernur Jatim.

Munculnya perbup itu kontan saja memantik reaksi keras dari anggota Badan Anggaran DPRD Bangkalan, Mahmudi dalam rapat bersama antara Tim Anggaran dan Badan Anggaran terkait evaluasi Gubernur Jatim terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan 2017 di Gedung DPRD setempat, Selasa (31/1/2017)

"Kami menerima surat tembusan dari gubernur tertanggal 3 Januari. Lho kenapa bupati masih mengajukan perbup terkait penggunaan APBD 2016?," ungkap Mahmudi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan itu.

Menurutnya, keberadaan perbup itu menandakan eksekutif sudah tidak percaya terhadap kinerja pihak legislatif. Padahal, pembahasan Rancanangan APBD juga melibatkan pihak eksekutif.

"Percuma pembahasan dilakukan siang dan malam. Apa dikira DPRD main - main? Ini malah menjadi bahan lelucon provinsi," tegas Ketua DPC Partai Hanura Bangkalan itu.

APBD 2017 Kabupaten Bangkalan disahkan dalam paripurna pada 30 Desember 2016 dan langsung diserahkan ke Provinsi Jatim untuk dievaluasi gubernur.

Namun, 3 Januari 2017, DPRD Bangkalan menerima tembusan dari propinsi terkait Perbun Penggunaan APBD 2016.
Sedang hasil evaluasi APBD 2017 dari gubermur baru turun pada 23 Januari 2017.

"Apa perbup itu sebagai antasipasi jika evaluasi gubernur tidak menyetujui APBD 2017? Ini bagaimana maksudnya? Apa tidak percaya kepada kinerja kami?" tandasnya.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Bangkalan, Totok menyampaikan, perbup itu muncul karena ada keterlambatan proses penyusunan APBD 2017.

"Selama APBD 2017 belum selesai, diharapkan perbup itu bisa menjadi landasan penggunaan anggaran yang berhubungan dengan kebutuhan pokok," singkatnya.

Kehadiran perbup itu menambah panjang polemik APBD 2017 Kabupaten Bangkalan. Akibatnya, Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mendesak Komisi A memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur ( BPKAD) serta tim seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama terkait kompetensi Kepala BPKAD Samsul Arifin.

Desakan itu muncul karena BPKAD Bangkalan tidak menjalankan evaluasi gubernur atas APBD 2017 yang menyebutkan, anggota DPRD Bangkalan tidak termasuk penerima sanksi penundaan gaji atas keterlambatan pembahasan APBD.

Adapun poin - poin evaluasi lainnya yakni, rasionalisasi perjalanan dinas sebesar Rp 26,2 miliar untuk dialihkan ke belanja infrastruktur, rasionalisasi pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 6,9 miliar, rasionalisasi belanja makan dan minum sebesar Rp14,8 miliar, pengalihan anggaran belanja untuk pengelolaan SMA/SMK yang tersebar dalam program/kegiatan, dan pengalokasian anggaran belanja untuk Infrastruktur jalan dan jembatan yang masih 8,6% (seharusnya minimal 10%).

Selain itu, gubernur juga mengevaluasi alokasi belanja untuk program/kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui usaha ekonomi mikro masih kurang.

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved