Berita Sidoarjo

Upaya Pelunasan Tanah Wakaf Lumpur Lapindo, Pansus Tekan Kemenag Lewat Legislatif

Sampai saat ini proses ganti rugi 55 berkas tanah wakaf yang terendam lumpur Lapindo masih belum jelas. Bagaimana kelanjutannya ke depan?

Upaya Pelunasan Tanah Wakaf Lumpur Lapindo, Pansus Tekan Kemenag Lewat Legislatif
SURYA.co.id/Irwan Syairwan
Pengunjung berfoto di titik 42 di areal luapan Lumpur Lapindo 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Proses ganti rugi 55 berkas tanah wakaf yang terendam lumpur Lapindo masih berjalan stagnan. Kendati demikian, pihak Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo tetap akan mengupayakan agar 55 berkas tersebut bisa segera cair seperti para korban lumpur Lapindo.

Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Fathurozi mengatakan berkas-berkas tersebut tak bisa cair lantaran tidak adanya sertifikat tanah, atau minimal akta serah terima pemberian tanah wakaf tersebut antara pihak pewakaf dengan pemangku wakaf (nadzir).

"Sebenarnya bisa, namun diperlukan surat pemakluman (diskresi) dari Kementerian Agama (Kemenag). Hanya saja, pihak Kemenag tak mau mengeluarkan diskresi tersebut. Ini yang membuat proses ganti rugi tanah wakaf menemui jalan buntu," kata Fathurozy, Senin (23/1/2017).

Fathurozy menuturkan jika surat itu terbit, urusan ganti rugi tanah wakaf ini akan rampung secepatnya. Sebab, anggaran dari pemerintah pusat mengenai ganti rugi ini telah tersedia dan juga legal.

Pun Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akan langsung menyetujui verifikasi berkas tersebut untuk segera mencairkan uangnya.

Fathurozy menerangkan tidak terbitnya diskresi itu karena pihak Kemenag menginginkan telah tersedianya lahan pengganti tanah wakaf itu sebelum mengeluarkan diskresi.

Politisi PKB ini menyatakan akan meminta bantuan koleganya di DPR RI untuk menekan Kemenag agar mengeluarkan surat tersebut.

"Lawannya harus setara. Kami segera berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di DPR RI agar target 2017 semua proses ganti rugi selesai," sambungnya.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Mahmud, menambahkan akan meminta Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk mengundang Kemenag pusat. Hal ini dirasa perlu agar pihak Kemenang melihat kondisi lapangan yang sebenarnya.

"Pemkab harus proaktif lagi menyelesaikan ini. Kami akan kirim surat ke bupati untuk mengundang Kemenang," imbuh Mahmud.

Mahmud menjelaskan para nadzir tak bisa membeli lahan pengganti tanah wakaf tersebut lantaran tak memiliki biaya. Justru karena ganti rugi itu harus cair, baru pihak nadzir akan menyediakan lahan pengganti tersebut.

"Memang segala sesuatunya ada aturan. Namun, para korban ini sudah belasan tahun tak ada kejelasan. Harus ada langkah terobosan, ketimbang bersikap rigid (kaku)," ujarnya.

Dalam kesempatan lain, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah akan mengupayakan segala hal untuk pelunasan seluruhnya terkait ganti rugi lumpur Lapindo.
Bahkan, ada aset Pemkab Sidoarjo seluas 200 hektar dengan nilai sekitar Rp 155 miliar juga belum mendapat ganti rugi.

"Butuh 10 tahun untuk pelunasan warga. Untuk yang lainnya, juga akan kami upayakan, termasuk tanah wakaf, aset pemkab, dan juga tanah pengusaha," tandas Saiful.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved