Berita Madiun

Diperiksa KPK, 2 Pejabat Pemkot Madiun Akui Ada Pemotongan Tunjangan Kinerja, ini Besarannya

Uang tunjangan kinerja yang 'disunat' disetorkan bendahara masing-masing satuan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Diperiksa KPK, 2 Pejabat Pemkot Madiun Akui Ada Pemotongan Tunjangan Kinerja, ini Besarannya
surya/rahadian Bagus
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Gandhi Hatmoko. 

SURYA.co.id | MADIUN - Sejumlah berkas kinerja SKPD Kota Madiun sepanjang 2016 yang diminta tim penyidik KPK dari BPKAD ternyata ada kaitannya dengan materi pemeriksaan saksi oleh KPK pada Selasa (17/1/2017) ini.

Hal itu dibenarkan dua pejabat eselon II Pemkot Madiun, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Gandhi Hatmoko dan staf ahli Pemkot Madiun, Agus Siswanta (mantan Kepala Dinas PU) usai diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Baramakota Polres Madiun Kota, Selasa (17/1/2017).

Keduanya mengaku diperiksa tim penyidik KPK terkait pemotongan dana kinerja pejabat eselon II dan III sejak awal tahun 2016 untuk tersangka Walikota Madiun, Bambang Irianto.

Sejak awal Januari 2016, tunjangan kinerja pejabat eselon II dan eselon III lingkup Pemerintah Kota Madiun disunat dari Rp 500.000 hingga Rp 700.000.

Uang tunjangan kinerja yang 'disunat' disetorkan bendahara masing-masing satuan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun.

"Iya...Insyallah semuanya sama (jumlah potongan)," kata Agus, sambil mengacungkan jempolnya, sembari masuk ke dalam mobil dinasnya.

Senada dengan Agus, Gandhi juga membenarkan pemotongan tunjangan kinerja di tingkat pejabat eselon II dan eselon III

Dikatakannya, kepala satuan kerja perangkat daerah eselon II selevel dirinya dipotong tunjangan kinerjanya sebesar Rp 700.000 setiap bulannya.

"Iya. Sedangkan untuk pejabat eselon III dipotong Rp 500.000," kata Gandhi.

Dana tunjangan kinerja yang dipotong itu, lanjut Gandhi, disetorkan bendaharanya kepada seseorang di BPKAD Kota Madiun. Namun Gandi enggan menyebut siapa orang yang mengumpulkan setoran dana tunjangan kinerja di BPKAD Kota Madiun.

Informasi yang dihimpun, para kepala dinas menyetor potongan dana kinerja setelah menerima setiap bulannya. Potongan dana itu disetorkan masing-masing bendahara dinas ke salah satu staf di BPKAD yang ditunjuk menjadi 'pengepul'.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik KPK meminta sejumlah berkas kinerja SKPD Kota Madiun sepanjang 2016.

Seorang staf dari kantor BPKAD mengantar sejumlah kardus berisi dokumen kinerja SKPD 2016 menggunakan mobil pikap berplat merah dengan nopol AE 8316 BP.

Hingga pukul 16.30, pemeriksaan masih berlangsung.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved