Berita Mojokerto

Target Serapan Pemkot Mojokerto Naik, Genjot Infrastruktur dan Public Service

"Kami menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 95 persen dengan dana APBD Rp 915 miliar," katanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), usai MoU ke

Target Serapan Pemkot Mojokerto Naik, Genjot Infrastruktur dan Public Service
surya/sudarma adi
Wali Kota Mojokerto Masud Yunus saat hadir dalam MoU erjasama penanganan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Pemkot Mojokerto, Rabu (11/1/2016). 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Alokasi dana APBD Pemkot Mojokerto tahun 2017 yang menurun dari tahun lalu, tak membuat target realisasi serapan anggaran berkurang pula.

Malah sebaliknya, Pemkot Mojokerto menginstruksikan serapan dana di semua SKPD harus mencapai 95 persen dari total anggaran selama tahun ini.

Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus menuturkan, dia memang sudah meminta semua SKPD untuk menggenjot program infrastruktur dan pelayanan publik pada tahun ini. Karena itu, agar program kerja ini maksimal, maka serapan anggaran harus maksimal.

"Kami menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 95 persen dengan dana APBD Rp 915 miliar," katanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), usai MoU kerjasama penanganan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Pemkot Mojokerto, Rabu (11/1/2016).

Dijelaskan, target serapan anggaran tahun ini memang lebih tinggi dari tahun lalu. Pada 2016 lalu, dengan anggaran Rp 1,007 triliun, serapan anggaran sekira 92 persen. Serapan pada 2016 itu lebih tinggi dari 2015 yang hanya 85 persen.

"Kami memang berusaha menaikkan target serapan untuk mengefektifkan pembangunan, meski dana APBD berkurang," tegasnya.

Dengan adanya target ini, maka PNS di lingkup pemkot juga dituntut untuk kerja profesional dan taat aturan. Untuk aturan, pemkot meminta semua bidang perlu bekerja sesuai prosedur, termasuk bidang perdata dan tata usaha negara.

"Karena harus sesuai regulasi, maka pendampingan dan bantuan hukum, terutama pada bidang ini harus kami lakukan. Ini yang membuat kami bekerjasama dengan Kejari Kota Mojokerto," ujarnya.

Dia juga menguraikan, adanya kerjasama ini menegaskan fungsi tugas pemkot dan kejari.

Pemkot adalah eksekutif yang melaksanakan aturan, dan kejari adalah yudikatif yang mengawasi pelaksanaan aturan itu.

Makanya, dengan fungsi ini, dia berharap PNS Pemkot Mojokerto tak ada yang teledor dan bekerja sesuai aturan.

"Jika ada hal yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara bisa konsultasi dengan kejari," ujarnya.

Sedangkan Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halilah Rama Purnama mengatakan, pasca MoU, dia akan memberikan bantuan hukum dengan pertimbangan hukum atau tindakan preventif.

"Semua proyek yang ada akan kami pelajari dan pada saatnya nanti akan ditelaah secara resmi dan memberikan rekomendasi," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved