Berita Sumenep Madura

Tolak PAW, Iskandar Resmi Gugat MPAN ke PN Sumenep

"Tentu kami tidak bisa mencegah apa yang menjadi kehendak dan keinginan Pak Iskandar untuk melayangkan gugatan ke pengadilan dan merupakan hak dia," t

Tolak PAW, Iskandar Resmi Gugat MPAN ke PN Sumenep
surya/Mohammad Rifai
Iskandar dan pengacaranya saat jumpa pers 

SURYA.co.id | SUMENEP - Surat Keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016, tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sumenep, Madura, dari Iskandar ke Ahmad selaku pemohon, dan telah disampaikan ke Pimpinan DPRD Sumenep, resmi digugat oleh Iskandar.

Iskandar, Anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) V, melayangkan gugatan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, dengan nomor register 01/pdt.G/2017/PN.Smp, tertanggal 6 Januari 2017. Iskandar menilai, SK MPAN adalah bentuk perbuatan melawan hukum.

Kuasa Hukum Iskandar, Kamarullah mengatakan, putusan Mahkamah PAN tentang PAW sama sekali tidak berdasarkan landasan hukum yang tepat , terutama dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN. Serta tidak ada satupun perundang-undangan yang mengatur yang mengatur tentang PAW baik di 2 tahun 2008 tentang Parpol, dan UU 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPRD.

"Khususnya di AD/ART PAN, tidak ada 1 pasalpun yang mengatur secara jelas dan tegas tentang PAW. Sehingga dengan demikian putusan Mahkamah PAN bersifat putusan tanpa pertimbangan hukum," papar Kamarullah dalam konferensi persnya, Selasa (10/1/2017).

Ironisnya lagi, lanjut Kamarullah, putusan Mahkamah PAN yang sama sekali tidak berdasarkan hukum jelas itu justru dijadikan landasan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Sumenep , sebagai dasar permohonan kepada Ketua DPRD Sumenep, tanpa dilakukan musyawarah mufakat dalam internal Dewan Pimpinan PAN.

"Ini pulalah bahwa DPD juga secara nyata telah melanggar AD/ART dan undang-undang lainnya. Sehingga ini sangat merugikan pihak Iskandar, baik didalam partai maupun eksternal partai," kata Kamarullah.

Selain itu, posisi Iskandar sebagai Anggota DPRD Sumenep dari PAN berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) nomor :11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/201, yang dalam putusanya mengabulkan permohonan pemohon perseorangan atas nama Iskandar Dapil V.

MK juga membatalkan keputusan KPU Nomor : 441/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional bertanggal 9 Mei 2014, di Dapil V mengenai perolehan suara calon PAN nomor urut 1 atas nama Iskandar sebanyak 4.005 dan nomor urut 6 atas nama Ahmad sebanyak 4.003 suara.

“Ingat, putusan MK tentang penetapan kemenangan Iskandar calon anggota DPRD dari Dapil V bersifat final dan mengikat. Serta sama sekali tidak amar putusan lain, apalagi putusan PAW, tidak ada," bebernya
.

Karena itu, hasil keputusan Mahkamah PAN tentang PAW terhadap klien merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Dan menjadi dasar Iskandar melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep, karena lokasi perkaranya PAW terhadap Iskandar di wilayah Kabupaten Sumenep.

Halaman
12
Penulis: Moh Rivai
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved