Pemkot Surabaya

Ada 100 Aset Pemkot Dalam Bentuk BTKD Yang Diakui Warga

"Ada aturan baru, bila dulu tanah bengkok dikelola sendiri sekarang berubah menjadi dikelola Pemkot Surabaya. Tapi memang ada warga yang belum mengert

Ada 100 Aset Pemkot Dalam Bentuk BTKD Yang Diakui Warga
surya/ahmad zaimul haq
HALAL BIHALAL - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota, Wisnu Sakti Buana berjabat tangan dengan pegawai Pemkot Surabaya dalam halal bihalal di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (22/7/2015). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, nampaknya harus lebih ekstra lagi untuk menjaga aset-aset kepemilikan tanah.

Pasalnya, masih ada 100 persil berupa Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) milik Pemkot Surabaya masih berada ditangan orang lain.

Sulitnya pengembalian aset ini, lantaran minimnya sosialisasi terkait aturan baru penyerahan BTKD ke pemkot.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Ekawati Rahayu menjelaskan, aset tanah yang dimiliki Pemkot Surabaya dalam bentuk BTKD saat ini masih terus diupayakan untuk pengembaliannya.

Lambannya pengembalian lantaran, adanya perubahan aturan baru dalam teknisnya.

"Ada aturan baru, bila dulu tanah bengkok dikelola sendiri sekarang berubah menjadi dikelola Pemkot Surabaya. Tapi memang ada warga yang belum mengerti sepenuhnya, mereka beranggapan kalau itu tanah leluhurnya," kata Maria kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Sabtu (7/1/2016).

Masih kata Maria, Pemkot Surabaya tidak bisa seenaknya mengambil tanah tersebut.

Hal ini dikarenakan supaya warga tidak merasa tertindas dengan sikap pemerintahan yang dianggap seenaknya sendiri.

"Meraka ini sudah menganggap bahwa tanah itu milik keluarganya alias warisan yang diturunkan secara turun menurun," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Hukum ini melanjutkan, kebanyakan tanah BTKD itu berada di daerah Surabaya Barat. Yang mayoritas masih digunakan sebagai lahan pertanian produktivitas.

"Meskipun begitu, kami tetap memasang patok dan papan. Juga mensosialisasikan kepada mereka, dan juga kami telah mendaftarkannya ke simbada untuk asetnya," papar Maria.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah mengupayakan pengamanan aset dan sertifikat. Sebab, bila hanya sosialisasi saja, hal itu dinilai Maria sangat kurang.

Ini dilakukan supaya kejadian yang Pemkot pernah alami saat pengurusan aset kelurahan tidak terulang hingga pengadilan.

"Dulu ada, soal aset kelurahan yang diakui oleh warga. Sampai mereka bawa bukti sertifikat kepemilikan kemudian diproses ke pengadilan sampai saat ini. Kalau ada warga yang merasa menempati lahan Pemkot selama 25 tahun, itu bisa ditempati tapi harus dengan bukti kepemilikan yang sah dari pengadilan," tandasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Rorry Nurwawati
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved