Breaking News:

Berita Lamongan

Tertibkan Dokumen Kapal, KKP Buka Gerai Pelayanan Terpadu di Pelabuhan Brondong

DJPT membuat gerai perizinan dokumen kapal nelayan dan gerai permodalan nelayan (gemonel) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kamis.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Musahadah
surya/hanif manshuri
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar saat menyerahkan bantuan alat tangkap ikan secara simbolis di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kamis (22/12/2016). 

SURYA.co.id|LAMONGANKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)  berupaya mewujudkan pemerintahan dengan sistem good governance.

Salah satu langkah yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perizinan dan fasilitasi permodalan nelayan.

DJPT membuat gerai perizinan dokumen kapal nelayan dan gerai permodalan nelayan (gemonel) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kamis (22/12/2016).

Kegiatan ini dimulai 20 – 23 Desember 2016.

Sebelumnya DJPT telah melaksanakan Gerai perizinan di 30 lokasi yang telah menghasilkan 956 buku kapal perikanan, 1.089 dokumen surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP), 922 dokumen surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 32 dokumen surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Sedangkan total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selama pelaksanaan gerai perizinan mencapai Rp 78 miliar.

“Gerai perizinan di Lamongan merupakan gerai ke-31. Ini berarti target kita tercapai selama tahun 2016,"ungkap Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar. (22/12/2016).

Diungkapkan,  gerai perizinan merupakan langkah pemerintah untuk menertibkan dokumen kapal perikanan hasil pengukuran ulang serta penataan database kapal perikanan.

Selain itu juga merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan PNBP sektor perikanan.

Lebih lanjut Zulficar menerangkan, gerai perizinan dapat mempermudah nelayan untuk memproses pengukuran ulang kapal, mengurus dokumen kapal hingga dokumen perizinan.

Mekanisme gerai perizinan one stop solution adalah salah satu konsep pelaksanaan gerai perizinan dimana KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan perbankan secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.

Data per 21 Desember 2016 menyebutkan, kapal eks cantrang yang sudah beralih izin ke pusat sebanyak 38 unit.

Masing-masing 1 unit di Jakarta Barat dan Jakarta Utara beralih ke alat penangkapan ikan gill net, 14 unit di kabupaten Pati beralih ke purse seine dan gill net, 6 unit di Kabupaten Tegal beralih ke gill net, 3 unit di Kabupaten Batang beralih ke bouke ami dan gill net, 12 unit di Kabupaten Rembang beralih ke purse seine dan gill net serta 1 unit di Kabupaten Brebers beralih ke gill net.

Fasilitasi Nelayan Mengurus Permodalan

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved