Berita Sumenep Madura

Dewan Mengalah ke Eksekutif, Pansus Tetapkan SOPD Sumenep Sesuai Fasilitasi Gubernur

"Setelah cukup lama kita mengharapkan adanya penetapan jumlah SOPD Kabupaten Sumenep, akhirnya sekarang selesai dan berhasil diputuskan dan ditetapkan

Dewan Mengalah ke Eksekutif,  Pansus Tetapkan SOPD Sumenep Sesuai Fasilitasi Gubernur
surya/Mohammad Rifai
Kegiatan dan rapat di gedung DPRD Sumenep 

SURYA.co.id | SUMENEP – Setelah sempat berpolemik cukup panjang antara Panitia Khusus (Pansus) SOPD DPRD Sumenep dengan eksekutif, terkait jumlah struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Sumenep sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tentang struktur organisasi, akhirnya berhasil diputuskan dan disahkan menjadi Perda oleh DPRD Sumenep.

Walaupun berakhirnya perseteruan antara eksekutif dan legislatif diwarnia dengan mundurnya Ketua Pansus SOPD yang lama, Darul Hasyim dan kemudian digantikan ke Hamid Ali Munir.

Namun jumlah 30 SOPD seperti yang diperjuangkan oleh eksekutif sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur, berhasil ditetapkan.

Padahal sebelumnya Dewan bersukukuh untuk mempertahankan hasil Pansus SOPD yakni sebanyak 26 SOPD dari sebelumnya perangkat daerah Kabupaten Sumenep sebanyak 36 dinas dan bagian.

Pansus dewan sempat mengalah dengan menambah hasil pansus menjadi 28 perangkat, namun eksekutif tetap menolak.

"Setelah cukup lama kita mengharapkan adanya penetapan jumlah SOPD Kabupaten Sumenep, akhirnya sekarang selesai dan berhasil diputuskan dan ditetapkan menjadi Perda," ujar Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Rabu (21/12/2016).

Bupati Sumenep, A Busyro Karim, mengapresiasi keputusan Dewan tentang SOPD yang sudah lama dinantikan diharapkan bersama.

Maka, dengan selesainya penetapan jumlah SPOD itu, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan RAPBD untuk tahun 2017.

"Selanjutnya kita akan segera merampungkan KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2017. Karena acuan penyusunan KUA-PPAS dan APBD tahun 2017 adalah hasil SOPD,’’ kata Bupati usai sidang Paripurna Selasa malam.

Bupati mengharapkan pembahasan berikutnya yakni KUA-PPAS dapat dengan mudah bisa diselesaikan sesuai waktu yang tersedia, apalagi waktu penetapan APBD paling lambat 31 Desember 2016. Dan, jika hingga batas waktu tersebut Perda APBD belum juga selesai, maka Pemkab Sumenep akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Moh Rivai
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved