Berita Mojokerto

Cabut Izin Gangguan, PT BNM Gugat Pemkab, Warga Diharap Tidak Demo

"Bupati terpaksa mengeluarkan surat keputusan itu terkait keinginan elemen masyarakat," ujarnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Jumat (9/12/201

Cabut Izin Gangguan, PT BNM Gugat Pemkab, Warga Diharap Tidak Demo
surya/sudarma adi
Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Noerhono (ketiga dari kiri) saat menjelaskan keputusan bupati mencabut izin gangguan PT BNM, Jumat (9/12). 

 SURYA.co.id | MOJOKERTO - Setelah polemik lama terkait polusi bau dan protes dari warga, Pemkab Mojokerto mengambil sikap keras pada PT Bina Nusa Makmur (BMM).
Pabrik karet yang ada di Desa Medali, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ini dicabut izin gangguan (HO), sehingga tak bisa beroperasi.

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Noerhono menjelaskan, pencabutan izin gangguan ini tak lepas dari berbagai demo warga dan legal opini dari elemen masyarakat.

"Bupati terpaksa mengeluarkan surat keputusan itu terkait keinginan elemen masyarakat," ujarnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Jumat (9/12/2016).

Dijelaskan, dicabutnya izin gangguan ini berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/792/HK/416-012/2016.

Keputusan bupati itu mencabut Keputusan Bupati Nomor 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Karet dan Plastik serta Barang-barang Karet dan Plastik PT BNM.

Adapun izin gangguan PT BNM sebenarnya sudah habis pada 9 Desember 2016 ini.

"Terkait hal ini, perusahaan sudah mengajukan perpanjangan izin dengan luas lahan 3,5 hektar, tapi dikembalikan karena segi administrasi tak lengkap, dimana luas lahan sesuai izin IMB hanya 2,8 hektar. Surat itu sudah kami sampaikan pada perusahaan," katanya.

Dia juga mengurai, terhitung sejak Jumat (9/12), PT BNM tidak beroperasi. Meski begitu, Pemkab Mojokerto masih menerima proses perizinan jika mau mengajukan lagi.
Namun, proses itu harus sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setelah ada keputusan ini, kami juga meminta masyarakat, khususnya Desa Medali agar tak kembali menggelar demo lagi," tegasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Sementara itu, terkait dicabutnya izin gangguan itu membuat PT BNM kecewa. Menurut Humas PT BNM, Jessica, dia sangat keberatan dengan adanya keputusan itu.

"Padahal kami sudah menuruti aspirasi masyarakat terkait polusi bau. Kami sudah mendapatkan asal sumber bau itu dan meminimalisasi," tuturnya.

Dia juga melihat bahwa surat keputusan bupati itu cacat hukum.

Makanya, dia bakal menggugat keputusan bupati ke PTUN sesegera mungkin. Dengan langkah itu pula, PT BNM akan tetap beroperasi meski dalam keputusan bupati juga disebut bahwa PT BNM tak boleh beroperasi.

"Ketika proses hukum berjalan, maka pemkab atau Satpol PP tak boleh menutup pabrik hingga sudah ada keputusan hukum tetap," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved