Berita Gresik

Wow, Inilah Target DPPKAD Gresik dari BPHTP

"Kami optimistis bisa memenuhi target tersebut," ungkap Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik, Yetti Sri Suparyati kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Wow, Inilah Target DPPKAD Gresik dari BPHTP
m taufik
Deklarasi Gresik anti pungli yang digelar di Pemkab Gresik, Selasa (25/10/2016). 

SURYA.co.id | GRESIK - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik mematok target tinggi dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepanjang tahun 2017 mendatang.

Tak tanggung-tanggung, DPPKAD optimistis bisa meraup Rp 288 miliar dari sektor tersebut.

"Kami optimistis bisa memenuhi target tersebut," ungkap Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik, Yetti Sri Suparyati kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Padahal angka ini terhitung naik sampai Rp 53 miliar dari perencanaan awal.

Sebelumnya, pendapatan dari BPHTB dipatok Rp 175 miliar, tapi setelah melalui serangkaian pembahasan dengan DPRD Gresik, akhirnya dinaikkan menjadi Rp 288 miliar.

Alasannya, kalangan dewan menilai masih banyak potensi yang belum tersentuh DPPKAD. Apalagi, dilihat dari tahun 2015 lalu. DPPKAD berhasil memperoleh pendapatan sektor BPHTB sebesar Rp 194 miliar.

Tahun 2016, target pendapatan dari BPHTB mencapai Rp 175 miliar, tapi hingga menjelang akhir tahun baru berhasil diraup sekitar Rp 114 miliar.

"Ya, tahun ini kami baru memperoleh Rp 114 miliar dari target Rp 175 miliar," sambung Yetty.

Dikatakan, turunnya pendapatan ini lantaran beberapa waktu lalu ada wacana penurunan besaran BPHTB menjadi 2,5 persen dari sebelumnya 5 persen. Sehingga, para pembeli memilih menunda pengurusan sertifikat.
"Gara-gara ada wacana itu mereka memilih tidak mengurus terlebih dahulu," ungkapnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Dijelaskan, wacana penurunan tersebut dipastikan batal terlaksana. Pemerintah pusat hanya menurunkan pajak PPh dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Sedangkan BPHTB tetap seperti sebelumnya, yakni 5 persen. "Dengan adanya kepastian ini kami yakin bisa memenuhi target tahun depan sebesar Rp 228 miliar," terangnya.

Ia menambahkan, selain persoalan wacana penurunan pajak BPHTB, saat ini juga masih banyak tanah di kawasan JIPE yang belum mengurus sertifikat. Jika itu sudah dilakukan, pihaknya pasti bisa memenuhi target tersebut.

"Kami juga masih menunggu tuntasnya pembebasan lahan di JIPE. "Yang pasti kami masih optimis, karena kenaikannya juga tidak terlalu besar," pungkasnya.

Terpisah, Ketua F-PAN DPRD Gresik Faqih Usman pesimistis kenaikan target BPHTB bisa terealisasi. Sebab, untuk tahun 2016 ini saja tidak bisa memenuhi target sebesar Rp 175 miliar.

"Ini jelas tidak rasional. Kalau tidak tercapai bakal berpengaruh pada belanja daerah.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: M Taufik
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved