Berita Madiun

Geledah Semua SKPD di Kota Madiun, Siapa Lagi yang Diburu KPK?

OBOK-OBOK MADIUN. Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari bukti-bukti dugaan kasus gratifikasi Wali Kota Madiun.

Geledah Semua SKPD di Kota Madiun, Siapa Lagi yang Diburu KPK?
surya/rahadian bagus
Tim Penyidik KPK keluar dari Komplek Perkantoran Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, di Jalan Mastrip 21, Kamis (24/11/2016) 

SURYA.co.id| MADIUN - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari bukti-bukti dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Selama tiga hari pascapenahanan Bambang Irianto, Tim Penyidik KPK menggeledah sejumlah kantor, badan dan dinas di lingkup Pemkot Madiun.

Hari ini, Jumat (25/11/2016) Tim Penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, Jalan Soekarno Hatta no 17 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun di Jalan Semangka no 2, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Tim Penyidik KPK juga menggeledah PD BPR Bank Daerah Kota Madiun di Jalan Imam Bonjol no 70, Jumat (25/11) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi hari itu memerintahkan seluruh kepala dinas agar tidak meninggalkan kantor.

Hal itu terkait dengan rencana KPK menggeledah seluruh kantor lingkup pemerintah dalam kasus gratifikasi Wali Kkota Madiun, Bambang Irianto.

"Hari ini semua kepala SKPD tidak boleh meninggalkan kantor. SKPD jangan mempersulit dan menyulitkan diri. Bila KPK ke kantor, semua SKPD harus melayani baik, yang diinginkan apa harus dilayani baik dan memberikan apa yang diminta KPK," ujar Maidi, Jumat (25/11/2016).

Tak hanya kepala dinas, kata Maidi, seluruh camat dan lurah juga harus berada di kantor bila sewaktu-waktu KPK membutuhkan dokumen.

"Semua kegiatan yang ada di pemerintah daerah ini sudah melalui APBD dan sudah disahkan. Kalau toh diminta (dokumen) semuanya tidak masalah. Teman-teman sudah kami perintahkan untuk melayani dengan baik," ucapnya.

Ketika ditanya, apakah data yang diminta KPK selama tiga hari ini sudah bukan lagi bukti-bukti soal gratifikasi proyek Pasar Besar Kota Madiun, Maidi mengaku tidak tahu.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved