Berita Pendidikan Surabaya

Ini ternyata Alasan MK Belum Keluarkan Putusan atas Gugatan Wali Murid SMA/SMK di Surabaya

“Dampak di daerah dan sikap provinsi yang harusnya menangani selama peralihan juga menjadi perhatian MK dalam mengambil keputusan."

Ini ternyata Alasan MK Belum Keluarkan Putusan atas Gugatan Wali Murid SMA/SMK di Surabaya
surya/sulvi sofiana
Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Arief Hidayat menjadi dosen tamu di UPN Surabaya, Senin (14/11/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Polemik dan peralihan wewenang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peralihan Wewenang Pengelolaan Pendidikan dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Provinsi Jatim turut menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.

Hingga saat ini belum ada putusan atas gugatan pengajuan uji materiil terhadap UU tersebut.

Padahal gugatan diajukan wali murid  SMA/SMK di Surabaya itu sudah melewati berbagai persidangan dengan menampilkan saksi ahli.

Ketua MK Prof Arief Hidayat menjelaskan kerugian dialami daerah dari diberlakukannya UU 23 juga akan menjadi pertimbangan.

“Dampak di daerah dan sikap provinsi yang harusnya menangani selama peralihan juga menjadi perhatian MK dalam mengambil keputusan. Selama belum ada putusan maka UU harus dijalankan,”jelas Arief Hidayat.

Prof Areif menjelasakan hal itu usai mengisi kuliah tamu “Wawasan Kebangsaan untuk Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi” di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, Senin (14/11/2016).

Untuk mengambil putusan perlu berbagai kajian dan pertimbangan dari 9 hakim dalam MK. Hakim, ucapnya, memerlukan pemahaman konferensif, sehingga tidak dapat memberikan kepastian putusan dikeluarkan.

“Bisa saja sudah selesai bulan Juni masih ada rapat urusan hakim. Kami juga mempertimbangkan legal opinion, 1 perkara bisa sampai 1 atau 20 putusan. Kalau belum memperoleh keyakinan apa yang diputus akan dipelajari kembali prosesnya sehingga menjadi agak panjang,”tambah Arief.

Apalagi saat ini MK sedang menggalakkan visi peningkatan kualitas putusan, sehingga pematangan keputusan dilakukan seksama.

Untuk 1 putusan hakim harus membaca hingga 400 halaman dan keputusan tiap hakim tidak bisa diganggu gugat, sebab tiap hakim memiliki independensi tersendiri.

“Kelemahan di Indonesia pemahaman pembatalan UU ini masih belum dipahami semuanya, termasuk pembatalan UU 23 ini bukan berarti bukan berarti penghapusan pasal tetapi penghapusan substansinya,” ungkapnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved