Breaking News:

Berita Magetan

Didatangi KPK, Bupati Magetan Gusar, 'Ini Serius, Stop Pungli, Sekali Lagi Stop Pungli'

Tidak hanya itu, SKPD juga diminta hati-hati menggunakan anggaran negara yang dibebankan kepada instansinya.

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Musahadah
surya/doni Prasetyo
Bupati Magetan Sumantri terlihat geram, jari telunjuknya menuding pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Magetan yang diduga terlibat Pungli. 

SURYA.co.id|MAGETAN - Kedatangan delapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Magetan membuat Bupati Sumantri berang dan langsung mengumpulkan seluruh jajaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Magetan di Pendopo Surya Graha, Selasa (1/11/2016).

Bupati Sumantri sangat marah dan memerintahkan seluruh jajaran SKPD Pemkab Magetan berhenti melakukan tindakan tidak terpuji, termasuk pungutan liar (Pungli), terutama yang terkait dengan pelayanan masyarakat.

Tidak hanya itu, SKPD juga diminta hati-hati menggunakan anggaran negara yang dibebankan kepada instansinya.

"Ini serius, stop pungli, sekali lagi stop pungli. Saya tidak tahu yang terjadi kemarin yang sudah banyak diketahui masyarakat. Tapi mulai hari ini, stop pungli. Saya tidak akan main main, pejabat yang terbukti pungli, langsung kami copot,"kata Bupati Sumantri setengah berteriak dan wajah memerah dihadapan sebanyak 58 Kepala SKPD di Kabupaten Magetan.

Bupati berjanji tidak hanya mencopot pejabat yang terlibat, tapi juga akan memproses hukum pejabat itu.

Keseriusan bupati memberantas pungli di jajaran ini dibuktikan dengan dibentuknya tim Sapu Bersih (Saber) pungli yang diketuai Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab) Magetan.

"Kami akan berlakukan lagi pengawasan melekat (Waskat) dan inspeksi mendadak (Sidak) ke seluruh SKPD, dibantu Tim Saber Pungli Daerah, diketuai Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab). Saya juga akan turun langsung, tapi kapan, hanya saya yang tahu,"jelas Bupati Sumantri.

Kedatangan delapan orang anggota tim penyidik KPK di Kabupaten Magetan itu rupanya membuat Bupati Magetan ciut nyali. Apalagi terungkapnya kasus Pungli di sejumlah SKPD, penerbit rekomendasi (rekom) sebagai pelengkap perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Magetan, sempatnya panik.

Kasus Pungli di instansi penerbit perizinan itu terungkap, setelah Agung, pengusaha property (perumahan), warga Desa Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan Paryono pengusaha pupuk cair, warga Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan melabrak ke kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan.

Kedua pengusaha warga Kabupaten Magetan ini mengaku untuk mendapatkan rekomendasi UKL - UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan dikenai Pungli hingga puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta.

Padahal proses perizinan harus melewati sejumlah instansi atau SKPD. Sebelum diterbitkan di KPPT setempat.

Menurut Agung, izin belum jadi sudah dikenai Rp 20 juta, dengan rincian Rp 10 juta diminta di Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (PDL) untuk rekomendasi UKL - UPL di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan. Sedang Rp 10 juta diminta di KPPT.

Tapi dengan diungkapnya Pungli di BLH oleh dua pengusaha ini, uang Anton yang diminta di KPPT dikembalikan.

Sedang yang diminta Kabid PDL Yudi Nur Prasetyo, hingga kasus ini masuk ke meja Bupati Magetan, belum dikembalikan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved