Puluhan Dokter Mojokerto Demo, Tolak Program DLP karena Alasan Ini

SURYA.co.id|MOJOKERTO - Hari Dokter Nasional yang jatuh hari ini dimanfaatkan puluhan dokter dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mojokerto menggelar unjuk rasa di Dinas Kesehatan (dinkes) Kota Mojokerto.

Para dokter menolak sistem kebijakan pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP), karena menilai hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Puluhan dokter lebih dulu berkumpul di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto di Jalan Veteran.

Anggota IDI Mojokerto sekaligus koordinator aksi, dr Heru R menjelaskan jika IDI menolak progam pendidikan DLP karena hanya memboroskan dana saja.

"Kami menilai layanan dokter saat ini sudah maksimal. Kalau progam DLP dilakukan, siapa yang akan melayani masyarakat. Kami akan beri petisi berisi tolak adanya progam pendidikan DLP dan menuntut adanya reformasi sistem dalam dunia kesehatan Indonesia," terangnya kepada wartawan, Senin (24/10/2016).

Setelah menggelar orasi di sana, para dokter menuju Dinkes Kota Mojokerto di Jalan Pahlawan.

Massa datang dengan mobil dan baju putih kebesaran dokter, langsung diterima Kepala Dinkes Kota Mojokerto, Christina Indah Wahyu.

Petisi berisi penolakan adanya progam pendidikan DLP juga diserahkan ke dinkes.

Kepala Dinkes Kota Mojokerto, Christina Indah Wahyu mendukung penundaan progam pendidikan DLP.

Program itu harus dikaji ulang secara sistematis. "Namun penolakan progam pendidikan DLP, juga harus disertai dengan dasar yang jelas. seperti terkait pemborosan anggaran," tuturnya.

Dia juga menilai, program itu harusnya dikaji pemerintah dan dianggarkan sesuai porsi dan kebutuhan.

Setelah menyampaikan petisi penolakan program DLP, massa lalu menuju ke Dinkes Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko, untuk menyampaikan petisi yang sama.

Program ini muncul setelah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) membuka kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Program DLP ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kompetensi dokter terutama pada aspek promotif dan preventif.

Namun sejak dibuka per 1 September 2016 lalu, dokter menilai, jika DLP hanya memperpanjang waktu belajar atau proses pendidikan bagi calon dokter.

Penambahan DLP selama tiga tahun pendidikan, membuat dokter baru lambat memasuki dunia kerja karena pendidikan kedokteran punya masa pendidikan paling panjang di Indonesia.