Berita Pendidikan Surabaya

3.000-an Guru Tidak Tetap di Surabaya Tak Gajian hingga Akhir Tahun, Ini Masalahnya

Lebih dari 3.000 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Surabaya tetap tidak akan gajian hingga akhir tahun ini.

surya/hanif manshuri
AKSI GURU TIDAK TETAP. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Lebih dari 3.000 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Surabaya tetap tidak akan gajian hingga akhir tahun ini.

Sejak pengambilalihan semua SMA/SMK ke Provinsi Jatim dan tak lagi dikelola Kota Surabaya, para honorer daerah itu tak gajian.

Kondisi itu akan dialami para pengajar non-PNS itu hingga Desember mendatang. Atas situasi ini, Pemkot Surabaya tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan DPRD Kota Surabaya juga tak mampu berbuat banyak atas tidak gajiannya para GTT itu.

"Kami bisa memahami situasi teman-teman GTT yang sudah tak terima gaji. Di satu sisi, mereka punya keluarga. Tapi di sisi lain belum ada aturan terkait penggajian mereka saat SMA SMK diambil provinsi," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, Senin (24/10/2016).

Sejak sekolah jenjang SMA/SMK resmi diambil provinsi, Kota Surabaya tak lagi mencairkan dana Bopda yang dianggarkan dari APBD Kota Surabaya. Selain untuk menggratiskan semua SPP hingga jenjang SMA dan SMK, dana Bopda selama ini untuk menggaji GTT.

"Dampaknya akan sangat luas. Tidak hanya GTT dan SPP yang saat ini terdampak nyata. Nanti saat PPDB juga akan berlaku uang gedung. Juga kuota 1 persen untuk warga kota juga tidak akan berlaku," tambah Agustin. 

Perempuan wakil dari PDI Perjuangan ini berharap ada solidaritas bersama untuk menolong para GTT. Termasuk Pemkot mencari solusi untuk bantuan gaji GTT. Jika tak ada payung hukum, pihak sekolah atau sesama guru bisa saling bantu.

Saat ini, operasional sekolah jenjang SMA/SMK hanya dicukupi dana BOS dari pusat. Sebelum Oktober ini, dana Bopda masih bisa dicairkan untuk menggaji GTT. Begitu diserahterimakan, dana Bopda tak bisa digunakan untuk pengajar non-PNS ini.

Begitu juga dalam regulasinya, sekolah yang bukan wewenang Pemkot Surabaya tak bisa menggunakan anggaran dari APBD Kota Surabaya. Sementara ada dana BOS dari pusat hanya untuk operasional sekolah. Tidak boleh untuk menggaji GTT.

Sejumlah guru GTT dan PTT banyak yang mengadu ke Dewan atas situasi mereka. Namun wakil rakyat itu tak bisa berbuat apa-apa.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved