Berita Surabaya

Maraknya Kosmetik Palsu di Surabaya Bukti Lemahnya Pengawasan BPOM

Mereka berasumsi, cantik itu harus putih. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh.

surya/ahmad zaimul haq
ARSIP - Sejumlah kosmetik dan obat tanpa izin edar senilai Rp 843 juta yang ditemukan BPOM Surabaya, Jumat (30/9/2016) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Semakin banyak perempuan yang menjadi korban kosmetika palsu. Selain bahannya berbahaya dan layak pakai, kosmetika itu juga kedaluwarsa.

"Fenomena dan temuan kosmetik yang demikian sudah bertahun-tahun. Tapi tetap saja ditemukan kasus yang sama. Ini membuktikan bahwa pengawasannya yang lemah," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, 20 Oktober 2016.

Ironisnya, para perempuan yang menjadi korban itu kebanyakan adalah mereka yang secara sosial menengah ke bawah. Pendidikan mereka kebanyakan juga rendah. Mereka berasumsi, cantik itu harus putih. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh.

Agustin tak bisa menyalahkan masyarakat yang sudah telanjur menjadi korban. Namun pengawasanya yang harus lebih diperketat.  "Ini kan kecolongan BPOM," kata Agustin. 

Situasi itu diperparah dengan budaya masyarakat yang lebih suka instan. Mereka merasa, kosmetika yang dijual bebas itu sudah dijamin keamanannya. Meski tanpa melalui dokter, mereka percaya dan ingin cantik instan.

Dewan mendesak agar BPOM dan pengawas kosmetik bekerja lebih ketat lagi.

Baca: Beli Kosmetik Abal-abal, Efeknya Instan, tapi Jangka Panjang Merusak Wajah

Baca: Cegah Peredaran Kosmetik Ilegal, BBPOM Surabaya Berharap Kerjasama Masyarakat

Baca: VIDEO - BBPOM Surabaya Temukan 258 Obat dan Kosmetik Ilegal

Agustin melihat sistem kerja BPOM masih berkala. Tidak setiap saat dan sewaktu-waktu. Seharusnya tanpa ada laporan pun harus mengawasi peredaran kosmetik palsu dan berbahaya.

"Masyarakat juga harus lebih cerdas dan tidak mudah tergiur dengan rayuan dan tawaran kosmetik palsu. Konsultasikan ke dokter. Lebih baik bersyukur dengan apa yang dikaruniai Tuhan," tandas wakil dari PDI Perjuangan ini.

Pemkot seharusnya memberikan layanan semacam dokter di Puskesmas atau rumah sakit Pemerintah. Khusus fokus menyangkut kosmetik dan sejenisnya. Begitu juga saat masyarakat menjadi korban juga ada layanan di klinik pemerintah. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved