Berita Pendidikan Surabaya

Apa Peran Komite Sekolah usai Peralihan Wewenang SMA/SMK ke Pemprov Jatim?

Selama ini, komite sekolah dilihat cukup dewasa dalam memandang polemik antara pemkot dan pemprov yang sama-sama pemerintah.

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Yuli
surya/sutono
ILUSTRASI - Pelajar SMA. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Peralihan wewenang pengelolaan SMA/SMK berdasarkan UU 23 tahun 2014 dipertanyakan komite sekolah dalam sosialisasi program Dewan Pendidikan Surabaya

Sekitar 134 wali murid yang tergabung dalam komite sekolah SMA/SMK negeri dan swasta se-Surabaya berkumpul di aula SMKN 6, Minggu (16/10/2016).

Mereka bertemu untuk menyampaikan pendapat dan unek-uneknya tentang pelimpahan SMA/SMK.

Berbagai pertanyaan terkait usainya pelimpahan wewenang yang  beredar di media turut menjadi perhatian mereka.

Beberapa di antaranya menyatakan keberatan dengan peralihan, sejumlah lainnya menyatakan tidak keberatan dan mempertanyakan langkah yang bisa dilakukan komite selanjutnya.

Rulianto, komite SMAN 11  menjadi salah satu komite yang mengkhawatirkan pembiayaan pendidikan di Surabaya yang sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun.

Sedangkan pemerintah pusat menerapkan wajar 9 tahun. ”Butuh kejelasan pedoman atau batasan pungutan dan sumbangan kalau di pegang provinsi. Sebab, ketika dialihkan ke provinsi,  akan ada biaya tambahan,” ujarnya.

Sementara  Mashuri, Komite dari SMAN 7 mengungkapkan siapapun yang mengelola tidak ada masalah. Namun, tetap harus ada solusi dari sejumlah kebijakan pendidikan yang selama ini ada di Surabaya, seperti sekolah menerima siswa tidak mampu sebanyak 5 persen.

“Apakah dengan adanya pengalihan ini bagaimana?kami merasa berat  untuk tetap membebaskan biaya. Siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini?,” tanyanya.

Hal ini menurutnya sejalan dengan nasib pembiayaan berbagai hal yabg selama ini di tanggung daei bantuan daerah. Sedangkan Sugianto, komite SMAN 16, berharap agar pelimpahan SMA/SMK tidak terus menjadi polemik di antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Dia ingin agar kedua pihak bisa bertemu dan tanggap dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga ada pembicaraan, serta kesepatakan dan solusi. ”Selama ini kan ketika dikelola provinsi kami belum tahu jelas,” tuturnya.

“Pada masa transisi ini pemerintah kota juga menunggu. Mestinya antara pemkot dan pemprov bisa saling bersinergi. Oh saya harus bertindak begini, oh ini yang belum terfasilitasi,” paparnya.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi mengatakan, fokus pertemuan komite tersebut bukan pada pengelolaan provinsi atau kabupaten/kota.

Selama ini, komite sekolah dilihat cukup dewasa dalam memandang polemik antara pemkot dan pemprov yang sama-sama pemerintah. Sehingga tidak ada persoalan.

“Komite ini berharap pelayanan yang sudah diberikan pemkot tetap berjalan dengan baik. Karena itu, kmai akan mendorong pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dan memberikan jawaban yang pasti. Sehingga, pihak-pihak terkait juga mengetahui harapan-harapan masyarakat, serta tidak mengedepankan ego sektoral,” katanya.

Persoalan biaya, menurutnya hanya menjadi salah satu poin saja yang menjadi kekhawatiran orang tua.

Anggap orangtua mampu membiayai sekolah, namun masalah lain adalah penanganan persoalan atau perilaku kenakalan anak.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved