Breaking News:

Berita Pendidikan Surabaya

Seperti Perebutan Kewenangan, Pelimpahan Pengelolaan SMA/SMK Resahkan Warga

Beragam polemik terkait pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah Kota Surabaya ke Provinsi Jatim terus berlangsung.

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Musahadah
surya/sulvi sofiana
Peserta mengikuti tes di Laboraturium SMKN 1 Surabaya, Selasa (28/9/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Beragam polemik terkait pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah Kota Surabaya ke Provinsi Jatim terus berlangsung.

Mulai dari kelanjutan pendidikan bebas biaya yang membuat warga berdemo di Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim hingga kejelasan nasib para guru honorer.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS), Martadi menjelaskan munculnya UU 23 tahun 2014 terkait pelimpahan wewenang dipastikan menuai banyak masalah. Mulai dari siswa, ketenagakerjaan, program pendidikan hingga pembiayaannya.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan walapun guru datang ke salah satu dinas. Dinas Pendidikan Jatim dan Surabaya yang harus bertemu,”jelasnya ketika ditemui SURYA.co.id, Rabu (12/10/2016).

Sayangnya, hingga saat ini tidak ada yang menjembatani keduanya untuk berdiskusi sehingga pelimpahan ini terlihat seperti perebutan kewenangan padahal keduanya sama-sama pemerintahan.

“Sekarang siapa yang memulai untuk menjembatani kedua belah pihak?, bisa DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kota Surabaya. Kemudian di maping masalah dan mempertimbangkan apa memungkinkan berbagi peran,”lanjutnya.

Menurutnya masyarakat bisa tenang jika sudah ada proses penyelesaian masalah yang diresahkan warga. Apalagi, selama ini kedua belah pihak belum memberikan kepastian terkait pelimpahan ini.

“Masyarakat tidak mempertimbangkan siapa yang mengelola, tetapi layanannya bisa tetap dipertahankan. Apalagi kalau guru resah juga berdampak pada pengajarannya,” lanjutnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved