Berita Gresik

Terminal Bunder Diambil Alih Pemprov, Dishub Gresik Kehilangan PAD Rp 100 Juta Per Tahun

“Kalau sudah diambilalilh oleh Pemprov Jatim, tentunya pendapatan itu hilang,” ujar Kepala Dishub Gresik Andhy Hendro Wijaya, Selasa (11/10/2016).

Terminal Bunder Diambil Alih Pemprov, Dishub Gresik Kehilangan PAD Rp 100 Juta Per Tahun
surya/m taufik
Terminal Bunder Gresik, Selasa (11/10/2016). 

SURYA.co.id | GRESIK – Dinas Perhubungan (Dushub) Gresik bakal kehilangan pendapatan sekitar Rp 100 juta per tahun dari retribusi pengelolaan terminal bus yang dalam waktu dekat akan diambilalih oleh Pemprov Jatim.

Pendapatan dari terminal yang dibangun sejak tahun 1995 tersebut rata-rata di atas Rp 100 juta per tahun. Bahkan, untuk tahun 2015 kemarin, terminal Bunder menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 126 juta.

“Kalau sudah diambilalilh oleh Pemprov Jatim, tentunya pendapatan itu hilang,” ujar Kepala Dishub Gresik Andhy Hendro Wijaya, Selasa (11/10/2016).

Rencananya, pengambilalihan pengelolaan terminal ini dilakukan Oktober 2016. Tapi hingga memasuki pertengahan bulan, belum ada tindak lanjut dari rencana tersebut. Dishub Gresik pun mengaku hanya bisa menunggu.

“Sebagaimana surat pemberitahun yang kami terima beberapa waktu lalu, rencana pengambilalihan terminal ini memang bulan Oktober ini. Tapi sampai sekarang, kenyataannya masih belum direalisasi,” sambung Andhy.

Meski harus kehilangan pendapatan, Dishub Gresik mengaku tidak keberatan dengan pengambilalihan itu. Sebab, ketentuan ini sudah diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana, untuk terminal tipe A pengelolaannya diambilalih pemerintah pusat, sedangkan terminal tipe B menjadi kewenangan Pemprov.

Karena terminal Bunder Gresik merupakan terminal Tipe B, jadi kewenangan pengelolaannya bakal berpindah tangan dari Pemkab Gresik ke Pemprov Jatim. “Pemerintah Kabupaten hanya bisa mengelola terminal tipe C saja,” lanjutnya.

Dalam pengambilalihan ini, tidak semua terminal Bunder dikelola Pemprov Jatim. Yang diambilalih hanya pengelolaan terminal bus, sementara terminal angkutan kota dan perkantoran yang ada di sebelah utara terminal bus tetap dikelola oleh Pemkab Gresik.

Terkait rencana pergantian pengelola ini, sejak beberapa waktu lalu telah dilakukan sejumlah persiapan. Mulai dari pendataan aset terminal hingga pendataan petugas atau pegawai yang bakal berpindah status dari pegawai Pemkab Gresik menjadi pegawai Pemprov Jatim.

Hasil dari pendataan tersebut sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke BKD Jatim. Menurut dia, ada sembilan pegawai yang diajukan berpindah status ke Pemprov Jatim.

Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved