Berita Pendidikan Surabaya

Guru Honorer SMA/SMK Terancam Tak Gajian, Simak Penjelasan Dewan Pendidikan Surabaya ini

“Dalam SE itu nggak dijelaskan terkait anggaran dan lainnya. Kalau nggak ada kejelasannya, bisa jadi gaji honorer tidak terbayar."

foto: net
Martadi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Guru honorer SMA/SMK yang selama ini dibiayai dari Bantuan Operasional Daerah (Bopda) terancam tidak digaji.

Ini lantaran Pemerintah Kota Surabaya akan kesulitan menyalurkan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) setelah penyerahan berkas personel, sarana dan prasarana, serta dokumen (P2D) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Apalagi terdapat Surat Edaran (SE) Nomor 3606 dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud).

Pada poin ke-6 dinyatakan Pemkot atau pemkab memang diharuskan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2016, sebab penyerahan P3D dilakukan paling lambat pada 2 Oktober 2016.

Sedangkan pada poin ke-7 menjelaskan pengelolaan pemkot atau pemkab terhadap SMA/SMK hanya sampai penyerahan P2D.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi menjelaskan, sesuai edaran tersebut ia sudah menerima SE dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait pelimpahan SMA/SMK yang berlaku sejak 2 Oktober 2016.

SE ini menurutnya diberikan kepada sleuruh warga surabaya termasuk sekolah dan wali murid.

“Dalam SE itu nggak dijelaskan terkait anggaran dan lainnya. Kalau nggak ada kejelasannya, bisa jadi gaji honorer tidak terbayar. Kalau kayak gitu sekolah yang harus mikir, bagaimana gajinya, apa harus meminta orang tua. Karena pemkot tidak berani mengeluarkan,”tuturnya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Rabu (5/10/2016).

Menurutnya hingga saat ini belum ada regulasi hukum yang mengatur pendanaan dari daerah diperbolehkan sejak penyerahan berkas hingga pelaksanaan pengelolaan yang dilkukan pada Januari 2017.

Padahal selama tiga bulan, sekolah masih membutuhkan dana operasional, khususnya untuk membiayai guru tidak tetap atau pegawai honorer.

“Kalau nggak ada dasaran hukumnya, pemkot tak mau ngasih takutnya nanti dikira temuan menyimpang dalam penggunaan anggaran negara. Jadi harus ada payung regulasinya,” ungkapnya.

Menurutnya, jika memang ada komando dari pemerintah provinsi untuk tetap mendanai SMA/SMK hingga Januari 2017, maka harus ditanyakan payung hukumnya.

Lantaran payung hukum yaitu peraturan daerah yang bisa digunakan pemkot untuk membiayai pendidikan di Surabaya telah dibatalkan oleh pemerintah pusat.

“Prinsip kehati-hatian memang harus dipakai kalau tidak ada payung hukumnya, takutnya setelah dikeluarkan dananya malah bermasalah,”pungkas Martadi.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved