Berita Pendidikan Surabaya

Dewan Pendidikan: Butuh Payung Hukum jika Kabupaten/Kota ikut Cewe-cawe Kelola SMA/SMK, Mengapa?

Sejak serah terima ditandatangani, menurut Martadi kabupaten/kota tidak lagi berwenang manangani SMA/SMK dan PK.

foto: net
Martadi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Peralihan pengelolaan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus (PK) dari kabupaten/kota ke provinsi tuntas dilakukan. Dengan begitu, berbagai kebijakan terkait pendidikan tersebut, sudah beralih ke provinsi.

Dalam masa transisi ini, provinsi diminta aktif berkomunikasi dengan kabupaten/kota terkait solusi pengelolaan.

Apalagi seperti Kota Surabaya yang selama ini bergejolak saat peralihan wewenang pengelolaan pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi mengatakan, terkait pembagian urusan kewenangan pengelolaan pendidikan sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Kabupaten/kota menangani pendidikan dasar (SD, SMP, PAUD), sedangkan provinsi SMA/SMK dan PK.

Sejak serah terima ditandatangani, menurut Martadi kabupaten/kota tidak lagi berwenang manangani SMA/SMK dan PK.

Dibutuhkan payung hukum jelas seperti peraturan gubernur (pergub) agar kabupaten/kota bisa terlibat dalam pembiayaan SMA/SMK.

“Kalau pemerintah kabupaten/kota mau membantu menganggarkan ke provinsi apa boleh? Ini berarti mengalokasikan anggaran yang bukan urusan. Jadi perlu payung hukum yang jelas,” terangnya saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Selasa (4/10/2016).

Selain melalui pergub, payung hukum bisa berasal dari peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bukan hanya sekedar surat edaran (SE), karena ini sifatnya imbauan. Sehingga menurutnya kedua belah pihak, kabupaten/kota dan provinsi, untuk duduk bersama. Utamanya membagi peran bersama.

“Sekarang pengelolaan ada di provinsi, jadi provinsi harus aktif berkomunikasi dengan kabupaten/kota. Sehingga pengelolaan pendidikan tidak hanya diurusi satu pihak,” ungkap dosen seni rupa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini.

Sedang Kepala Dindik Kota Surabaya Ikhsan menjelaskan, setelah serah terima dilakukan, berbagai kebijakan terkait pendidikan SMA/SMK dan PK otomatis berpindah ke provinsi. Misalnya dalam mengeluarkan izin operasional SMA/SMK, kini telah beralih ke provinsi.

Bukan hanya itu, lanjut Ikhsan, penanganan masalah sosial terhadap anak juga dalam posisi dilematis.
Selama ini, masalah sosial tersebut di Surabaya ditangani banyak pihak. Selain Dispendik Surabaya ada Bapemas dan KB Surabaya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya.

“Setelah ini kalau ada siswa SMA/SMK tersandung masalah, kami tidak bisa berbuat banyak. Pengelolaannya sudah beralih ke provinsi,” tegasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved