Berita Malang Raya

PDAM Kota Malang Melanggar Perda Kabupaten Malang

Proyek pembangunan tandon air PDAM Kota Malang di bangun di atas lahan teknis. Kondisi tersebut mamastikan, PDAM Kota Malang telah melanggar.

PDAM Kota Malang Melanggar Perda Kabupaten Malang
pdam kota malang
ILUSTRASI - Pipa PDAM. 

SURYA.co.id | MALANG - Proyek pembangunan tandon air PDAM Kota Malang di bangun di atas lahan teknis. Kondisi tersebut mamastikan, PDAM Kota Malang telah melakukan pelanggaran Perda Kabupaten Malang.

Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang, Malang Tommy Herawanto, lahan tersebut termasuk peta lahan produktif. Dengan status tersebut, lahan tersebut tidak bisa dialihkan.

Tommy memaparkan, total lahan teknis seluas 45.888,23 hektar. Jumlah tersebut sudah dikunci dan tidak bisa dikurangi.

“Artinya tidak bisa dialihkan di luar fungsi pertanian. Itu sudah ketentuan hukum,” tegas Tommy, Rabu (28/9/2016).

Lanjutnya, lahan produktif memang kemungkinan akan terimbas pembangunan untuk kepentingan publik. Misalnya pembangunan tol. Namun setiap lahan produktif yang terpakai, harus diganti dengan lahan produktif di lokasi lain.

“Perlindungan lahan pertanian ini untuk mendukung program pemerintah, untuk mewujudkan swasembada pangan,” ungkapnya.

berita malangTommy menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi alih fungsi lahan di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, lokasi pembangunan tanon PDAM Kota Malang. Karena itu, pihaknya juga akan tegas jika PDAM Kota Malang melanjutkan pembangunan tersebut.

“Jika pembangunan masih terus dilanjutkan, kami akan memberikan rekomendasi ke Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan Perda. Bangunan tersebut harus dibongkar,” ujar Tommy.

Apabila Perda tersebut dilanggar, maka perseorangan atau lembaga bisa disanksi denda atau kurungan. Jika ingin mengganti lahan tersebut, PDAM Kota Malang harus mencetak sawah baru. “Cara penggantiannya bukan membeli sawah yang sudah ada. Tetapi mengubah lahan kering, menjadi lahan basah (teknis),” papar Tommy.

Sikap tegas Pemkab Malang tidak lepas dari tekatnya untuk menjadi salah satu lumbung padi nasional. Bahkan sejak tiga tahun terakhir, tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari alih fungsi lahan pertanian. Pemkab Malang fokus untuk menciptakan swasembada pangan, setidaknya di wilayah sendiri.

“Target kami, 20 tahun hingga 40 tahun ke depan kami akan jadi tumpuan pangan nasional. Jika ada alih fungsi lahan, akan mengganggu produksi padi,” pungkas Tommy.

Penulis: David Yohanes
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved