Berita Gresik

Bupati Gresik Perintahkan Bongkar 7 Tower Bodong

"Saya perintahkan agar tujuh tower yang belum lengkap perizinannya itu segera dibongkar," tegas Bupati Gresik didampingi Kabag Humas Suyono di ruang k

Bupati Gresik Perintahkan Bongkar 7 Tower Bodong
Surya/M Taufik
Petugas memasang tanda peringatan di tower ilegal 

SURYA.co.id | GRESIK - Ternyata banyak tower ilegal berdiri di Kabupaten Gresik.

Data di Pemkab Gresik saja, tercatat ada tujuh tower yang berdiri dan beroperasi tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

Mengetahui itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto pun meradang. Orang nomor satu di Gresik tersebut langsung menyatakan agar tujuh tower tersebut segera dibongkar.

"Saya perintahkan agar tujuh tower yang belum lengkap perizinannya itu segera dibongkar," tegas Bupati Gresik didampingi Kabag Humas Suyono di ruang kerjanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Rabu (28/9/2016).

Tujuh tower bodong itu semuanya merupakan tower Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi untuk memperkuat jaringan 4G perusahaan seluler di Kabupaten Gresik.

Tower-tower itu berdiri di Jalan Sumatera, Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Desa Kembangan, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jalan Veteran dan Jalan Harun Tohir.

Bersamaan dengan perintah untuk membongkar tujuh tower tersebut, Bupati Sambari juga memerintahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Gresik untuk menyurati para kontraktor yang membangun tujuh BTS tersebut.

Surat ini berisi ketegasan Pemkab Gresik kepada pemilik tower agar segera melakukan pembongkaran sendiri tower-towernya itu.

Alasannya, toleransi yang diberikan pemerintah dan peringatan selama ini tidak pernah digubris.

"Kami sudah memantau pembangunan BTS-BTS ini sejak sekitar 1,5 bulan lalu. Karena tidak lengkap perizinannya, Satpol PP dan BPMP sudah menyegelnya. Tapi hingga sekarang, tak kunjung dilengkapi perizinannya," sambung Sambari kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Ditambahkan Kabag Humas Suyono, dari data di Pemkab Gresik, diketahui bahwa izin yang dikantongi oleh hanyalah izin pemanfaatan ruang (IPR). Izin-izin lainnya, sama sekali belum dilengkapi.

"Dinas Perhubungan juga sudah merekomendasikan berbagai kelengkapan perizinan yang lain, tapi sampai sekarang tidak dihiraukan. Dan setelah kami cek ke Kepala Bidang Pengembangan Investasi BPMP Gresik, Farida Hasnah Ma’ruf, ditegaskan bahwa BTS-BTS itu memang belum lengkap izinnya hingga sekarang," tandasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: M Taufik
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved