Berita Surabaya

UMKM Dengan Omzet Rp 4,8 Miliar ke Atas Disarankan Ikut Tax Amnesty

Diperuntukkan bagi yang mempunyai omzet diatas Rp 4,8 miliar," jelas Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM, saat di Surabaya ke

UMKM Dengan Omzet Rp 4,8 Miliar ke Atas Disarankan Ikut Tax Amnesty
SURYA/SUGIHARTO
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Ngurah Puspayoga didampingi Gubernur Jatim, Soekarwo mencoba sejumlah makanan olahan hasil dari UMKM binaan Bank Jatim usai membuka Pameran Koperasi dan UMKM di Surabaya, Rabu (10/8/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) menyarankan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang digelar pemerintah.

"Membayar pajak bagi UMKM ini kan bagian dari ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Diperuntukkan bagi yang mempunyai omzet diatas Rp 4,8 miliar," jelas Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM, saat di Surabaya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Sabtu (10/9/2016).

Saat ini pemerintah juga sedang proses mengkaji Peraturan Pemeintah (PP) nomor 46 tentang pajak bagi UMKM. Dalam PP itu, ada kewajiban pajak bagi UMKM sebesar 1 persen. Namun dari Kementrian mengusulkan untuk 0,5 persen saja.

"Semoga usulannya bisa diterima, karena kalau 0 persen tentunya tidak mungkin," tambah Braman Setyo, Deputi Pembayaran Kementrian Koperasi dan UMKM.

Terpisah, pada awal bulan September 2016 lalu, Bank BNI Kanwil Surabaya juga melakukan sosialisasi Tax Amnesty pada pengusaha UMKM, yang digelar di Jembatan Merah Plaza (JMP) dengan menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Krembangan.

"Dananya dari UMKM memang masih minim. Kami juga bekerjasama dengan KPP agar UMKM merasa percaya diri dan bisa berkonsultasi tentang TA," kata Risang Widoyoko, CEO Bank BNI Kanwil Surabaya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Direktur Perencanaan dan Operasional BNI, Bob T Ananta menambahkan, saat ini baik WP (Wajib Pajak), petugas pajak maupun perbankan masih ada perbedaan pemahaman mengenai ketentuan tax amnesty.

Dari total dana tebusan diangka Rp 3,12 triliun per 31 Agustus, UMKM perorangan non badan usaha hanya menyumbang sebanyak Rp 185 Miliar.

"Selanjutnya, sebanyak Rp 8,14 miliar uang tebusan berasal dari wajib pajak badan UMKM. Mayoritas dana tebusan berasal dari wajib pajak orang pribadi non UMKM sebanyak Rp 2,49 triliun. Serta sebanyak Rp 438 miliar merupakan uang tebusan dari wajib pajak badan non UMKM," jelas Bob.

Pihak BNI menyediakan beberapa produk untuk menampung dana tebusan seperti Tresuri dan Wealth Management. Dalam produk Tresuri terdapat pilihan produk seperti Deposito on Call (DOC), Money Market Account, atau Institutional Bond.

Pihaknya juga produk yang ada di anak usahanya yakni Asset Management antara lain Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

"Untuk UMKM pilihan mereka ke tabungan atau deposito. Bagi kalangan menengah biasanya memilih danareksa terproteksi," imbuhnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved