Berita Surabaya

Pemerintah Diminta Permudah Prosedur Penanganan Pasien Penyakit Kanker, ini Alasannya

"Kasien pasien, iya kalau rumahnya dekat rumah sakit. Yang jauh bagaimana? perlu biaya ngekos dan makan," kata dokter tersebut.

Pemerintah Diminta Permudah Prosedur Penanganan Pasien Penyakit Kanker, ini Alasannya
surya/pipit maulidiyah
Ratusan peserta terdiri dari dokter spesialis Bedah, Radiologi, Patologi, dokter umum, dan Survival Breast Cancer Community (Reach to Recover Surabaya) menyimak paparan pembicara di RS Onkologi Surabaya, Minggu (11/9/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Meningkatnya penderita kanker payudara di dunia dan Indonesia khususnya, membuat rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan perlu memperhatikan teknologi penyembuhan yang digunakan.

Selain teknologi, rumah sakit juga harus menyediakan layanan yang mudah diakses pasien. Hal ini agaknya belum berjalan maksimal di beberapa rumah sakit karena kendala peraturan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Jagaddhito Probokusumo, dokter umum RS Onkologi Surabaya, menuturkan, salah satu peraturan JKN yang menghambat proses penanganan pasien kanker payudara yaitu dalam satu hari, pasien hanya bisa melakukan satu konsultan.

"Sebenarnya pasien itu bisa dapat berbagai macam konsulen sesuai penyakitnya tapi, biasanya kan pasien BPJS ramai sekali sehingga memaksa pasien hanya bisa mendapatkan 1 konsulen 1 hari karena waktunya sudah habis untuk antre. Sehingga untuk berganti poli itu susah karena polinya sudah tutup," jelasnya.

Jagad melanjutkan, hal ini membuat pasien harus harus datang ke rumah sakit lebih dari satu hari.

"Misalnya di rumah sakit seperti Rumah Sakit Pemerintah pada umumnya, hari ini pasien datang konsultasi patologi lalu pulang, besoknya kosultasi bedah lalu pulang lagi, besoknya konsultasi radiologi pulang lagi, besok konsultasi bedah lagi (karena harus konsultasi ulang). Kan repot, kasian pasien. Iya kalau rumahnya dekat rumah sakit. Yang jauh bagaimana? perlu biaya ngekos dan makan," tambahnya lagi, usai acara Indonesia-German Sharing Experience III di RS Onkologi Surabaya, Minggu (11/9/2016).

Jagad menambahkan, seharusnya pasien khusunya penderita kanker payudara tidak perlu menunggu lama untuk hasil diagnosa. Mengingat jargon yang selama ini dibumingkan "Datang di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat".

"Kalau di RS Onkologi, kami sudah pakai sistem satu atap. Pasien juga tidak perlu menunggu lama untuk diagnosa, cukup 3 jam paling lama 1 jam. Sementara untuk rumah sakit daerah, memang perlu campur tangan pemerintah. Kita harus membuat standart," tambahnya.

Dr Med Joke Tio, breast surgeon dari Breast Center Münster, Jerman, ikut berkomentar.

Perempuan kelahiran Indonesia ini menuturkan, standarisasi Indonesia agaknya tertinggal jauh, 8 sampai 10 tahun dengan Jerman dalam hal penanganan kanker payudara.

"Di Jerman kami memiliki breast cancer center dan bekerja tim. Sehingga penanganannya cepat, dan pasien yang datang adalah mereka yang umur kankernya masih dini. Tidak seperti di Indonesia yang kebanyakan pasien sudah stadium tinggi. Saya pikir RS Onkologi ini sudah sama dengan yang ada di Jerman, tapi tidak semua rumah sakit di Indonesia begitu," katanya.

Di Jerman menurut Joke Tio, breast cancer center terdapat di masing masing wilayah Jerman dan dalam menangani breast cancer selalu bekerja dalam tim. Sehingga penangannnya cepat. Pasien yang datang adalah pasien yang stadium kankernya masih dini. Tidak seperti di Indonesia yang kebanyakan datang pada stadium lanjut.

Joke menambahkan Indonesia masih dapat berbenah dalam penanganan kanker payudara jika pemerintah dapat menambahkan infrastruktur dan SDM dalam penanganan kanker.

"Di Jerman, political will dari pemerintah sangat dominan, pemerintah mengatur regulasi penyakit kanker dari hulu ke hilir sehingga masyarakat mengikuti alur yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat dapat menuju Breast Cancer Center masing –masing wilayah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Antar Breast Cancer di Jerman pun memiliki standar yang sama," tambahnya. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved