Pemkot Surabaya

Meski Inflasi Surabaya Cukup Tinggi, Risma Ogah Bentuk Tim Pengendali Inflasi ternyata ini Alasannya

"Kemarin itu, kita memang dipantau dari pusat. Saya ga suka bentuk tim-tim gitu, mestinya itu bisa diselesaikan secara langsung."

Meski Inflasi Surabaya Cukup Tinggi, Risma Ogah Bentuk Tim Pengendali Inflasi ternyata ini Alasannya
surya/rorry nurmawati
Wali Kota Tri Rismaharini sedang menjelaskan terkait TPID. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersikeras tidak mau membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), meskipun inflasi Surabaya cukup tinggi untuk Provinsi Jawa Timur.

Risma beralasan akan banyak anggaran operasional yang dikeluarkan ketika ada pembentukan TPID di Kota Surabaya. Kini 37 kab/kota di Jawa Timur telah membentuknya.

Sedang porsi inflasi Surabaya untuk Jawa Timur mencapai 50 persen dibandingkan dengan tujuh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) lainnya.

"Kemarin itu, kita memang dipantau dari pusat. Saya ga suka bentuk tim-tim gitu, mestinya itu bisa diselesaikan secara langsung. Contohnya waktu lebaran, daerah lain naik semua kita enggak. Soalnya kalau tim itu nanti butuh uang untuk operasional tim," katanya.

Risma menilai, dengan adanya tim maka beban biaya yang dikeluarkan akan bertambah untuk kegaitan operasional.

Sedang peninjauan harga di lokasi pasar itu tidak perlu dilakukan oleh tim sebab hal itu sudah menjadi ranah dari instansi terkait yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

"Lah ngapain uangnnya dibuang untuk tim, mendingan uangnya untuk masyarakat, ya toh. Kalau bentuk tim itu, beban biaya, tambahan anggaran operasional bertambah. Nanti ada tim pura-pura turun ke lapangan, nah yang disruhiakn siapa, ya masyarakatnya juga. Jadi sebenarnya sudah ada tupoksi Instasi masing-masing yang sudah menjadi tanggung jawab mereka, dan bukan tim," jelas Risma.

Lebih jauh Risma menjelaskan, bila ada masalah di lapangan maka yang akan bertugas menyelesaikan adalah dinas atau instansi terkait yang sesuai dengan ranah bidangnya untuk langsung menyelesaikan di lapangan. Bila ada pembentukan TPID, maka hal itu dinilai Risma kurang efisien.

"Kalau bisa diselesaikan langsung di lapangan kenapa harus dibawa pulang tanggungan masalahnya. Jadi, saya hitung betul itu semuanya, kita ini kalau bisa sangat berhemat, tekan terus pengeluaran yang tidak perlu," terangnya.

Inflasi Kota Surabaya berpengaruh sangat besar. Pada Agustus 2016 inflasi tahunan Kota Surabaya mencapai 3,16 persen (yoy), sehingga membawa inflasi Jatim 2,78 persen (yoy).

Sedangkan dalam perhitungan bulanan, Jatim mengalami deflasi pada Agustus 2016 sebesar 0,05 persen.

Dari delapan kota IHK di Jatim, tujuh kota mengalami deflasi dan satu kota mengalami inflasi.
Deflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri sebesar 0,57 persen. Dan deflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,03 persen. Sedangkan inflasi di Kota Surabaya 0,10 persen.

Penulis: Rorry Nurwawati
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved