DPRD Surabaya

Pemkot Surabaya Tak Punya Dinas Perizinan, Ini Saran Anggota DPRD

Surabaya memiliki satu dinas yang fokus untuk menangani perkara perizinan sehingga dinas terkait lainnya tidak dipusingkan dengan perizinan yang ada.

Dya Ayu Wulansari
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera membentuk Dinas Perizinan.

Usulan itu terungkap dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Surabaya, Jumat (9/9/2016) dengan agenda Pandangan Umum (PU) dari fraksi–fraksi terkait draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diajukan pemkot beberapa waktu lalu.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Luthfiyah memaparkan sejumlah pandangan umum Fraksi Gerindra secara gamblang dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan, sebagai Kota yang berkembang, Surabaya ini banyak dilirik pelaku usaha.

“Tapi selama ini pelaku usaha justru mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan usaha di Kota Surabaya. Mulai dari sistemnya yang ruwet, ribet, hingga tidak bisa ditentukannya kapan selesai perizinan tersebut,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai anggota Komisi A saat dihubungi SURYA.co.id.

Padahal, kata Luthfiyah, penopang sebuah kota atau kabupaten itu salah satunya dari investasi. Sebab, investasi jasa, barang, perdagangan, dan sejenisnya itu menjadi ujung tombak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing – masing kota atau kabupaten.

“Kami melihatnya itu semisal di Surabaya ada Dinas Perizinan, betapa mudahnya pelaku usaha mengurus izin – izin yang ditentukan pemkot. Yang pasti, kalau pengurusan izin itu mudah, otomatis secar nalar dan logika akan semakin banyak pelaku usaha yang mau investasi di Surabaya,” terangnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Salah satu anggota Fraksi PDIP, Adi Sutarwijono menilai, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dengan sistem Surabaya Singe Window (SSW) itu belum berfungsi maksimal.

Masih banyak kendala–kendala yang dialami jika melalui UPTSA untuk mengurus perizinan.

“Sepengetahuan saya, selama ini UPTSA tidak memiliki kewenangan membuat keputusan maupun membuat kebijakan. Artinya, setiap berkas yang masuk ke UPTSA harus disambungkan ke dinas–dinas bersangkutan. Inilah yang membuat ribet dan prosesnya lama,” kata mantan wartawan Harian SURYA ini.

Anggota Komisi A DPRD ini menilai, tingkat pengurusan perizinan di Surabaya sudah cukup tinggi.

Ia pun sepakat jika Surabaya memiliki satu dinas yang fokus untuk menangani perkara perizinan sehingga dinas terkait lainnya tidak dipusingkan dengan perizinan yang ada.

Pemerintahan pusat juga menyarankan setiap kota atau kabupaten untuk membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan hal ini pun sudah berjalan di beberapa daerah semisal Semarang, Yogyakarta dan masih banyak lagi.

“Selama ini, UPTSA berwenang mengurus sekitar 190 jeniz perizinan. Sudah selayaknya untuk mendirikan atau membuat Dinas Perizinan dalam satu tubuh yang utuh, toh sudah ada dasar hukumnya,” pungkasnya. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved