Breaking News:

Berita Gresik

Semua Desa di Gresik Harus Punya BUMDes

Di Kabupaten #Gresik, sekarang ini desa yang sudah memiliki badan usaha masih tercatat sekitar 80. Itu yang masuk kategori aktif.

Penulis: M Taufik | Editor: Yuli
surya/sugiyono
ARSIP - Perwakilan warga di Kecamatan Panceng, Gresik menerima bantuan modal dari pemerintah pusat di Hotel Garden Palace Surabaya, Selasa (29/12/2015). 

SURYA.co.id | GRESIK - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sangat penting untuk menunjang pendapatan masing-masing desa, serta untuk mendorong perekonomian desa dan menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Ke depan, program-program pemerintah untuk desa juga direncanakan bakal dilewatkan ke BUMDes. Termasuk terkait bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, nantinya juga bakal disalurkan lewat BUMDes.

Karena itulah, sekarang ini pemerintah getol mengajak desa-desa untuk mulai membentuk BUMDes.

"Sekarang ini, tahapan yang dilakukan pemerintah adalah dengan terus melakukan pendampingan serta pembinaan agar semua desa bisa memiliki BUMDes," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Gresik Agus Budiono.

Menurutnya, kewajiban membuat BUMDes bukan sekedar untuk mendorong perekonomian. Tapi, sesuai amanah undang-undang No 6 tahun 2014 tentang BUMDes serta PP No. 43 tahun 2014. “Nanti, goalnya terkait kesejahteraan ekonomi. Dan bantuan-bantuan dari pemerintah juga nantinya dilewatkan BUMDes,” tandas dia.

Di Kabupaten Gresik, sekarang ini desa yang sudah memiliki badan usaha masih tercatat sekitar 80. Itu yang masuk kategori aktif. "BUMDes yang masuk kategori sehat atau aktif, jumlahnya ada 80 desa. Sedangkan sisanya masih belum maksimal,” imbuh Agus.

Dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, diharapkan desa-desa yang belum mempunyai BUMDes, bisa segera mendirikan. Jika yang ada baru 80, berarti masih kurang sekitar 230 desa, karena di Gresik totalnya ada sekitar 300 desa.

Terpisah, kalangan dewan juga mendesak agar semua desa segera memiliki BUMDes. Komisi B DPRD Gresik bahkan menargetkan seluruh desa sudah memiliki BUMDes pada tahun 2021, atau lima tahun mendatang.

Ketua Komisi B DPRD Gresik Subki mengatakan saat ini aturan Perda tentang BUMDes memang belum ada. Sebab, antara aturan yang ada di Pusat dan Provinsi masih belum singkron. "Sehingga, Ranperda BUMDes yang sudah sempat dibahas akhirnya dilakukan penundaan untuk pengesahannya," kata dia.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tetap menyarankan agar seluruh desa mempersiapkan perangkatnya. Pihaknya berharap selama lima tahun mendatang seluruh desa sudah memiliki BUMDes dan bisa meningkatkan pendapatan desa.

"Kami harapkan 5 tahun seluruh tuntas, jadi desa punya pemasukan baru," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved