Berita Surabaya

Persoalan Pertambangan, PMII Jatim Desak Pemprov Lakukan Tiga Hal

“Hal ini sesuai teori Capra yang menjelaskan bahwa negara yang maju adalah yang berbasis etika dan moralitas, terlebih pemuda yang bergabung dalam Per

istimewa
Suasana Pelantikan Pengurus Koordinator Cabang PMII Jatim 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, Aminuddin Makruf di Balai Pemuda, Sabtu (3/9/2016) sore.

Bidang pertambangan di Jawa Timur yang menyisakan sejumlah persoalan menjadi bahan evaluasi serius PKC PMII masa khidmat 2016-2018.

Ketua Umum PKC PMII Jatim, Zainuddin menilai secara umum ada tiga hal yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pertama melakukan nasionalisasi aset atas kekayaan sumber daya alam.

Kemakmuran akan sulit didapatkan manakala ternyata yang melakukan ekploitasi alam di Jawa Timur dilakukan oleh Asing. Kedua, memperhatikan tentang dampak eksploitasi terhadap lingkungan sesuai dengan PP. No 27 tahun 2012.

Sementara yang ketiga, memperhatikan dan melakukan gerakan kongkret atas rakyat yang berada di sekitar eksploitasi. Nasib rakyat harus menjadi bagian utama dibandingkan dengan mengejar pendapatan dari hasil pertambangan. Karena yang terjadi selama ini, rakyat disekitar lokasi pertambangan selalu menjadi korban.

Ia mencontohkan sejumlah ekplorasi alam yang erat kaitannya dengan pertambangan seperti di Kabupaten Banyuwangi.

Eksploitasi besar-besaran pada emas yang diperkiran memiliki cadangan hingga 500 ton, justru menyebabkan adanya pencemaran lingkungan. Limbah dari proses eksploitasi mencemari laut.

Begitupula yang terjadi di di Lumajang, kekayaan alam berupa pasir besi dengan luas 60 hektar mengakibatkan konflik sosial yang mengemuka dengan terbunuhnya Salim Kancil.

Tak boleh dilupakan, masyarakat Porong di Sidoarjo harus meninggalkan rumahnya akibat kecerobohan.

“Semua hal itu harus menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemprov Jatim. Kami mendukung dan mendorong sepenuhnya menggunakan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya utuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 2,” terang alumnus UIN Sunan Ampel ini.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Zaimul Haq
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved