Berita Mojokerto

Pencairan DAU Ditunda, Perjalanan Dinas PNS Cukup Pakai Kereta Api

Kabupaten Mojokerto termasuk 169 daerah yang ditunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama empat bulan.

Pencairan DAU Ditunda, Perjalanan Dinas PNS Cukup Pakai Kereta Api
google street view
Kantor Bupati Mojokerto 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Kabupaten Mojokerto termasuk 169 daerah yang ditunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama empat bulan. 

Hal ini membuat semua anggaran harus dipangkas.

Semua PNS di Pemkab Mojokerto juga harus mengetatkan ikat pinggang karena perjalanan dinas dibatasi dan rapat kerja digelar di kantor SKPD.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Mojokerto, Arif Munandar menjelaskan, jatah DAU untuk Kabupaten Mojokerto selama 2016 adalah Rp 991 miliar.

"Jumlah itu disalurkan untuk Januari sebesar Rp 165,196 miliar, sedangkan Februari-Desember Rp 82,598 miliar per bulan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/9/2016).

Kemudian, adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, tentang penundaan pemberian dana alokasi umum (DAU) untuk September hingga Desember 2016, jatah DAU Kabupaten Mojokerto terpotong untuk September-Desember dengan besaran Rp 35,893 miliar per bulan.

Dengan begitu, praktis terjadi kekurangan dalam pembiayaan sejumlah program kerja Pemkab Mojokerto.

Itu seperti pembayaran gaji pegawai yang mengandalkan 60 persen DAU.

Menurut Arif, belanja pegawai yang rata-rata Rp 85,5 miliar per bulan, sekitar Rp 42 miliar di antaranya bersumber dari DAU.

"10 persen DAU atau Rp 99 miliar wajib dialokasikan untuk alokasi dana desa (ADD). Alokasi lainnya untuk banyak kegiatan di Pemkab Mojokerto," urainya.

Halaman
123
Penulis: Sudharma Adi
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved