Berita Ekonomi Bisnis

Baru Terealisasi 28 Persen, Program Rumah MBR Seret ternyata ini Penyebabnya

"Ini berarti, dari target yang dibebankan, baru bisa kita realisasikan 28 persennya saja," ujar Danny Wahid.

Baru Terealisasi 28 Persen, Program Rumah MBR Seret ternyata ini Penyebabnya
surya/mujib anwar
Wakil Ketua Bidang Rumah Sejahtera Tapak (RST) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Danny Wahid (kanan) dan Ketua DPD REI Jatim Totok Lusida (tengah) saat menjelaskan pelaksanaan Rakerda 2016, Senin (29/8/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Program sejuta rumah dari pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mengatasi backlog dipastikan sulit diwujudkan.

Faktor mahalnya harga lahan atau tanah dan lamanya perizinan yang memicu ekonomi biaya tinggi dinilai sebagian salah satu penyebabnya.

Wakil Ketua Bidang Rumah Sejahtera Tapak (RST) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Danny Wahid mengatakan, untuk mendukung program sejuta rumah, REI Jatim diberi beban membangun 25.000 unit rumah untuk MBR pada tahun 2016 ini.

Dari jumlah itu, hingga bulan Agustus ini, yang terealisasi hanya 6.000 - 7.000 unit saja. Ribuan rumah MBR tersebut dibangun semuanya dibangun di luar wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

"Ini berarti, dari target yang dibebankan, baru bisa kita realisasikan 28 persennya saja," ujarnya, Senin (29/8/2016), didampingi Ketua DPD REI Jatim, Totok Lusida.

Danny mengakui, meski demand rumah MBR yang bersubsidi sangat tinggi dan sebulan bisa menjual hingga 100 unit, ternyata tidak banyak pengembang bermain di perumahan katagori ini.

"Itu karena mahalnya harga tanah dan lamanya perizinan yang berujung pada ekonomi biaya tinggi," tegasnya.

Faktor lainnya, kata Danny tak lepas dari tidak meratanya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mendukung program sejuta rumah.

Dengan harga rumah MBR per unitnya sebesar Rp 116,5 juta dengan cicilan sekitar Rp 700 ribu per bulan, yang dapat memanfaatkan KPR adalah mereka yang punya penghasilan tetap dan ada slip gajinya. Seperti, PNS golongan rendah dan karyawan perusahaan, yang penghasilannya per bulan dibawah Rp 4 juta.

"Tapi mereka yang bekerja di sektor informal tak bisa memanfaatkan KPR tersebut," ucap Danny.

Halaman
12
Penulis: Mujib Anwar
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved