Berita Bangkalan Madura

Kejari Tahan Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat Bangkalan

"Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak korupsi. Penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan sebagai pelaksanaan dari penetapan hakim tipikor," u

Kejari Tahan Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat Bangkalan
surya/Ahmad Faisol
Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat Bangkalan, Ismail Hasan dan Moh Risky di Kantor Kejari Bangkalan sebelum menuju rutan, Jumat (12/8/2016) 

SURYA.co.id | BANGKALAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menahan Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat Bangkalan, Ismail Hasan dan Moh Risky, Jumat (12/8/2016) atas kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Partai Politik (Banpol) sebesar Rp 80.752.944.

Penahanan keduanya menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (11/8/2016) atas vonis 3 tahun untuk Ismail Hasan dan dan 2,5 untuk Moh Risky.

"Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak korupsi. Penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan sebagai pelaksanaan dari penetapan hakim tipikor," ungkap Kepala Seksi Pidsus Kejari Bangkalan Nurul Hisyam kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni lima tahun dan empat tahun penjara. Kendati demikian, kedua terdakwa masih belum menentukan sikap atau masih pikir-pikir atas vonis tersebut.

"JPU juga masih belum menentukan langkah, apakah menerima atau ajukan banding atas putusan tersebut. Maka dari itu, kami kirim (tahan) dulu dua terdakwa itu ke rutan," pungkasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Kasus ini berawal ketika DPC Partai Demokrat Bangkalan menerima banpol dari APBD Provinsi Jatim di tahun 2012 sebesar atau menjelang Pemilihan Guberbur Jatim sebesar Rp 80.752.944.

Kala itu, Ismail Hasan menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangkalan dan Moh Risky menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bangkalan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, ditemukan kerugian sebesar Rp 77.238.572 yang digunakan untuk kegiatan fiktif.

"Keduanya didakwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Kita lihat bersama langkah yang diambil JPU dan terdakwa sebelum inkrah," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved