Berita Pendidikan Jatim

Dana Pendidikan Pemprov hanya Rp 2 Triliun, Cukupkah untuk Semua Sekolah se-Jatim?

Kalau keputusan MK menolak permohonan Pemkot Surabaya dan Pemkot #Blitar maka Pemprov Jatim siap mengambil alih tanggung jawab urusan pendidikan.

Dana Pendidikan Pemprov hanya Rp 2 Triliun, Cukupkah untuk Semua Sekolah se-Jatim?
facebook/aretnosari
Agatha Retnosari (kanan), anggota Komisi E DPRD Jatim. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan Pemprov Jatim maupun level kabupaten/kota harus mulai mempersiapkan diri sambil menunggu proses peralihan kewenangan pendidikan menengah yang sedang ditinjau Mahkamah Konstitusi.

"Sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah provinsi bersama Komisi E DPRD Jatim sudah rapat bersama, ancang-ancang," kata Agatha Retnosari, anggota Komisi E DPRD Jatim usai mengisi diskusi "Peralihan kewenangan pendidikan menengah: dampak dan posisi hukum" di auditorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Senin (8/8/2016).

Menurut dia, kalau keputusan MK menolak permohonan Pemkot Surabaya dan Pemkot Blitar maka Pemprov Jatim sudah siap mengambil alih tanggung jawab dari kota/kabupaten.

Maka dari itu sudah mulai dihitung-hitung anggarannya berapa, kemudian gaji gurunya, asetnya, sudah mulai berjalan saat ini.

"Kemudian dari reses ini kami juga baru tahu sekolah inklusi atau SLB juga menjadi tanggung jawab provinsi, saat ini belum ada pembicaraan secara spesifik terkait hal itu. Akan saya tanyakan lebih detail untuk sekolah-sekolah itu tadi," jelasnya.

Agatha menerangkan, peralihan itu tentunya akan membuat perubahan anggaran, yang tadinya di kabupaten ke provinsi.

"Selama ini anggaran pendidikan yang diajukan ke provinsi hanya sekitar Rp 2 triliun, sementara kabupaten/kota butuh anggaran pendidikan sekitar Rp 290 miliar. Untuk itu tentu ada perubahan pengajuan anggaran pendidikan untuk provinsi jika terjadi pengalihan, entah berapa," paparnya.

Ia menambahkan, sementara ini persiapan apakah mungkin biaya gaji tenaga kerja guru akan dilimpahkan ke provinsi itu masih dinegokan, sudah mulai berjalan dan ditata, MoU mulai September.

"Keputusan MK jatuh nanti Desember, karena efektifnya Undang-undang 23 tahun 2014 per 1 Januari 2017," tambahnya.

Sementara itu, akibat lamanya pemeriksaan perkara ini di MK, sejumlah orangtua, guru, dan murid mulai resah.

Halaman
12
Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved