DPRD Surabaya

Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakat Anggarkan Rp 2,3 Triliun untuk Pendidikan

Dalam APBD Surabaya 2016, anggaran pendidikan mencapai 31 persen atau Rp 2,35 triliun dari total APBD sebesar Rp 7,8 triliun.

Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakat Anggarkan Rp 2,3 Triliun untuk Pendidikan
pixabay
ILUSTRASI KENAIKAN ANGGARAN 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya sepakat memberikan perhatian serius di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini menjadi prioritas demi mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya, Darmawan, penyelenggaraan pendidikan itu diharapkan bisa diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar. Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Memang pemerintah mencanangkan wajib belajar. Sebab wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Di Kota Surabaya, program wajib belajar yang dicanangkan adalah dua belas tahun. Ini program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kota atas tanggung jawab Pemkot Surabaya, yang meliputi pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah tiga tahun.

Sesuai Perwali 47/2013, wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kota Surabaya.

Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Kota Surabaya untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada Perda 16/2012 disebutkan, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebab, pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional.

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah.

“Jangan sampai pendidikan di Surabaya ini membuka kran diskriminasi bagi warga kota berusia sekolah. Sebab, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu,” kata Darmawan, 3 Agustus 2016.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Surabaya yang sudah dianggarkan dalam APBD 2016, alokasinya mencapai 31 persen atau Rp 2,35 triliun dari total APBD sebesar Rp 7,8 triliun.

Tentunya, peserta didik yang berasal dari warga miskin, sudah tak diperbolehkan lagi mendapat tarikan dalam bentuk apapun oleh pihak sekolah. Sebab, seluruh biaya yang dibutuhkan sudah ditanggung Pemkot Surabaya.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved