DPRD Surabaya : Ada CCTV, Tugas Pemkot Jadi Lebih Ringan

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemasangan 600 CCTV di seluruh penjuru Surabaya dinilai terlambat. Seharusnya, keberadaannya sudah ada sejak dulu.

"Kayak Jakarta sudah menerapkan sistem ini lama. Tetapi, saya akui memang bagus kalau Surabaya dipasang CCTV," kata Vinsensius Awey, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Rabu (27/7/2016).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemkot ini sangat positif. Sebab, tidak perlu ribet lagi mengawasi seluruh kawasan, karena sudah terwakili melalui CCTV yang disebar dan bisa memantau semua aktivitas di Surabaya.

"Justru tugas Pemkot semakin ringan, karena bisa memantau sebuah wilayah secara cepat," terangnya.

Kendati demikian, Awey berharap, pemasangan sistem ini bukan hanya sekadar keperluan sementara, artinya ada kelanjutannya.

Akan percuma jika ratusan CCTV dipasang ,namun tidak ada pelayanan cepat yang dirasakan warga Surabaya.

"Semisal ada kemacetan atau kejadian di Wonokromo, dan petugas mengetahuinya dari pantauan CCTV, tapi tidak segera ada solusi. Ini kan percuma saja," ujarnya.

Sistem pengawasan pengoperasian CCTV ini harus dipelototi. Jangan sampai yang kerja, ini jadi tidak kerja. Ada kejadian kecelakaan, kebakaran, banjir atau apapun, yang sudah terpantau di kamera CCTV, harus segera dilaporkan ke instansi terkait.

"Semisal kebakaran ya segera telepon PMK, ada kecelakaan langsung telepon polisi. Jadi ada solusi bukan hanya sekadar dipasang saja," tegas Awey.

Namun, imbuh dia, jumlah 600 unit itu masih kurang dibandingkan dengan luas Kota Surabaya. Ia meminta, Pemkot menambah jumlah CCTV yang dipasang.

Tujuannya, agar semua aktivitas bisa terekam, karena daya rekam CCTV ini kan terbatas.

Semisal kamera CCTV ini hanya bisa merekam sejauh 1 kilometer, sedang jalannya 5 kilometer, ya otomatis harus dipasang lima kamera, biar terekam semua.

Disinggung tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Surabaya, Awey mengaku, sudah berulang kali mengingatkan Pemkot, termasuk Wali Kota Tri Rismaharini untuk membuat BPBD.

"Akan menyulitkan kinerja Wali Kota sendiri, dan yang pasti akan merepotkan jika semua bencana di Surabaya ditangani langsung Risma. Kalau ada BPBD lebih diuntungkan sebenarnya," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA