Berita Kabupaten Mojokerto

Kejari Mojokerto Siap Panggil Anggota Dewan terkait Dugaan Korupsi Jasmas, begini Kasusnya

“Semua pihak terkait akan kami periksa termasuk anggota dewan.”

Kejari Mojokerto Siap Panggil Anggota Dewan terkait Dugaan Korupsi Jasmas, begini Kasusnya
Surya/anas miftakudin
ilustrasi aktivitas di DPRD Mojokerto. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi jaring aspirasi masyarakat (jasmas) DPRD Kabupaten Mojokerto 2015 terus dikebut Kejari Mojokerto. Setelah meminta keterangan dari pejabat pemkab, Kejari Mojokerto bakal meminta keterangan anggota DPRD dalam pekan ini.

Kasi Intelijen sekaligus juru bicara Kejari Mojokerto, Oktario Hutapea mengaku bahwa penyelidikan kasus jasmas ini terus berjalan dan tak lamban.

"Kasus ini tetap berjalan," ujarnya, Minggu (24/7/2016).

Dijelaskan, sebagai bentuk keseriusan kejari pada kasus ini, dia akan mengagendakan pemanggilan anggota dewan setempat sebagai saksi. Hanya saja, dia belum mau membeber nama anggota dewan yang akan dimintai keterangan itu.

"Yang pasti, Senin (25/7/2016) akan mulai normal pemeriksaannya," ujarnya.

Sebelum Lebaran, kejari telah memeriksa beberapa pejabat dan staf di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait program jasmas itu. Belasan kelompok masyarakat penerima dana juga sudah dimintai keterangan.

“Semua pihak terkait akan kami periksa termasuk anggota dewan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, LSM Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) melaporkan kasus ini ke kejari.

Ketua DPD FKI-1 Kabupaten Mojokerto Wiwid Haryono mengatakan, tiap anggota dewan mendapat jatah anggaran dana bansos melalui jasmas Rp 600 juta yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi syarat setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Adapun total dana bansos dari 50 anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada 2015 mencapai Rp 30 miliar.

Halaman
12
Penulis: Sudharma Adi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved