Jatim Punya Target Perdagangan Dalam Negeri Sebesar Rp 140 Triliun

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemprov Jatim akan terus menggenjot perdagangan dalam negeri atau perdagangan antar pulau.

Ini seiring tumbuh pesatnya perdagangan dalam negeri dari Jatim ke berbagai provinsi lain di Indonesia.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, selama tiga bulan pertama tahun ini (Januari - Maret), perdagangan dalam negeri Jatim mencatat surplus hingga Rp 42 triliun.

Jika perilaku dan trend positif tersebut terus berlangsung, hingga akhir 2016 nanti, pihaknya optimis surplus selisih uang perdagangan dalam negeri Jatim akan tembus antara Rp 130 - 140 triliun.

Naik sekitar 30 persen dibanding tahun lalu, yang cuma mencatatkan surplus Rp 99 triliun.

"Ini sangat luar biasa. Pada saat krisis, ternyata ada uang yang masuk di kantong masyarakat," tegasnya, kepada Surya, Rabu (13/7/2016).

Padahal, biasanya, kata Pakde Karwo, yang terjadi tidak seperti. Jika terjadi krisis ekonomi, otomatis akan berdampak langsung pada daya beli dan uang yang masuk ke kantong masyarakat.

"Tapi sekarang, terjadi anomali. Malah naik 30 persen. Ini tidak seperti biasanya," terangnya.

Selain perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri Jatim ke berbagai negara juga pada triwulan pertama 2016 juga surplus hingga 1,8 miliar dolar AS.

Padahal disaat yang bersamaan, neraca perdagangan luar negeri Indonesia hanya 2,7 miliar dolar AS.

"Ini berarti, lebih dari 60 persen surplus perdagangan luar negeri Indonesia berasal dari kita (Jatim)," tegas Gubernur dua periode ini kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Pakde Karwo menyebut, naiknya perdagangan Jatim juga berbanding lurus dengan naiknya investasi yang masuk ke Jatim.

Pihaknya telah menghitung, jumlah total PMA, PMDN, dan PMDN non fasilitas yang masuk ke Jatim diperkirakan mencapai Rp 170 triliun. Naik dibandingkan tahun lalu yang cuma Rp 145,3 triliun.

Dari jumlah itu, investasi terbesar diakui masih PMDN non fasilitas, yang sampai saat ini masih belum dicatat oleh pemerintah pusat. Pusat hanya mencatat investasi PMA dan PMDN saja. Sementara PMDN non fasilitas masih dicatat sendiri oleh pemerintah daerah.

"Ini sama seperti tahun lalu (2015), dari investasi Rp 145 triliun yang masuk, PMDN non fasilitas mencapai Rp 95 triliun," ungkapnya.

Data yang dimiliki Pemprov Jatim dinilai cukup valid, karena setiap detail perdagangan dan investasi, baik besar maupun kecil, semuanya dicatat dengan seksama.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA