Berita Surabaya

Usai Lebaran, Komisi D DPRD Surabaya Panggil Perusahaan Tak Bayar THR

#SURABAYA - "Kalau di lingkungan pemkot sudah tiga kali menjadi karyawan kontrak, seharusnya bisa dijadikan pegawai tetap," kata Agustin Poliana.

sumber: pdiperjuangan-jatim.com
Agustin Poliana, politisi PDI Perjuangan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana, menyayangkan beberapa perusahaan besar dan terkemuka berskala regional dan nasional ternyata belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga H-7 Lebaran.

"Kalau mengacu pada peraturan Kemenaker terbaru Nomor 6 tahun 2016, THR harus dibayarkan. Komisi D DPRD tidak segan-segan akan menindaklanjuti dan memanggil perusahaan yang masuk daftar pelanggaran itu, karena secara undang-undang juga menyalahi aturan," tegas politisi PDI Perjuangan itu, 30 Juni 2016.

Agustin menambahkan adanya kelalaian perusahaan dapat mengakibatkan tindakan tuntutan yang dilakukan oleh pegawai.

"Kita pasti akan tindaklanjuti karena kesepakatan dengan Disnaker juga tidak boleh ada perusahaan yang memecat karyawannya saat menjelang Lebaran," jelasnya.

Menurut Agustin, adanya pegawai honorer di lingkungan Pemkot Surabaya yang tidak mendapatkan THR karena mereka merupakan karyawan pengadaan barang dan jasa.

"Tegantung SKPD masing-masing daerah, kalau lingkungan pemkot sudah tiga kali menjadi karyawan kontrak, seharusnya bisa dijadikan pegawai tetap," pungkas Agustin.

Nantinya, setelah lebaran Agustin menegaskan Komisi D akan secara bersama-sama mengevaluasi kasus pelanggaran THR dan masih adanya tenaga kerja berlabel honorer di lingkungan Pemkot Surabaya.

Penulis: Monica Felicitas
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved