Berita Mojokerto

Dapat Libur 9 Hari, PNS Mojokerto Dilarang Ambil Cuti

"SE ini sudah disebarluaskan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," tegasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Kamis (30/6/2016).

istimewa
Wali Kota Mojokerto Mas ud Yunus (jalan paling kanan) yang berpakaian oranye saat mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Tak hanya dilarang bawa mobdin dan terima parcel, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemkot Mojokerto juga dilarang ambil libur dan cuti sejak tujuh hari jelang dan tujuh hari pasca Lebaran.

Wali Kota Mas'ud Yunus menjelaskan, larangan melalui Surat Edaran (SE) ini sudah ditandatangani.

"SE ini sudah disebarluaskan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," tegasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Kamis (30/6/2016).

Dia menilai, beban tugas di daerahnya cukup berat sehingga mendasari keluarnya larangan itu.

"Beban tugas disini cukup berat sehingga muncul larangan ini. Senin setelah cuti bersama, harus masuk untuk halal bihalal dan kami juga langsung sidak," tegasnya.

Dia mengancam, jika ada yang membolos maka ia tak segan mengeluarkan sanksi ringan hingga berat.

"Kalau membolos ada sanksi sesuai PP 53/2010 tentang displin pegawai," katanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Sedangkan Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus mengatakan, libur selama 9 hari saat cuti bersama dirasa sudah lebih dari cukup.

"Libur hari raya tanggal 6-7 Juli 2016 dan cuti bersama selama 3 hari yakni tanggal 4,5 dan 8 Juli di tambah libur reguler Sabtu dan Minggu pada tanggal 2-3 Juli dan 9-10 Juli. Sudah lebih dari cukup liburnya," ujarnya.

Larangan pengajuan izin dan cuti bagi PNS sebelum dan setelah cuti bersama dilakukan, agar tak mengganggu pelayanan publik karena libur Lebaran sudah lebih dari sepekan. SE itu sudah disebarkan ke seluruh SKPD.

Hal itu juga menindaklanjuti imbauan Menpan-RB agar PNS tak ambil cuti di luar cuti bersama.

"Semua kepala SKPD sudah kami tekankan agar tak memberikan pengajuan cuti kepada seluruh stafnya. Jika ada yang melanggar, berarti yang bersangkutan sebenarnya tak mendapat izin dari atasannya. Kalau ada, ya harus siap dengan sanksinya," pungkasnya.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved