Lapindo Brantas Hentikan Aktivitas Pra-Pengeboran di Kedungbanteng

SURYA.co.id | SIDOARJO - Lapindo Brantas Inc. (LBI) menghentikan aktivitas pra-pengeboran di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin. Sidoarjo.

Pernyataan itu dilontarkan Vice Presiden Public Relation Lapindo Brantas Inc, Hesty Armiwulan, dalam press release-nya, Minggu (5/6/2016), untuk meredam sejenak protes masyarakat yang beberapa hari terakhir ini merayakan peristiwa 10 tahun lumpur Lapindo.

Hesty mengatakan selama satu bulan ke depan, pihaknya tidak akan mengadakan aktivitas apapun di sumur Tanggulangin (TA).

"Selama Juni ini kami tak ada kegiatan apapun di sumur TA," kata Hesty.

Kendati demikian, kegiatan workover (pemeliharaan) sumur di Desa Wunut, tetap berlangsung karena hal itu sudah direncanakan sejak 2015 dan sudah mendapat lampu hijau SKK Migas.

Dijelaskan, untuk workover di Desa Wunut itu bukan untuk pengeboran pengembangan melainkan hanya mengganti pipa-pipa rig yang dinilai sudah aus karena beban kerja.

Hesty menuturkan pihaknya tengah berupaya mengentaskan permasalahan sosial di sekitar Desa Kedungbanteng. Berdasarkan rekomendasi Gurbernur Jatim, Soekarwo, LBI diminta untuk menyelesaikan resistensi warga sebelum melakukan pengeboran pengembangan di beberapa sumur di kawasan Tanggulangin.

"Satu per satu, syarat untuk bisa mengeksplorasi ini sedang kami upayakan untuk terpenuhi, termasuk rekomendasi Gurbernur," sambungnya.

Pun ketika warga sudah mulai menerima, Hesty menyatakan LBI tak serta-merta langsung melakukan pengeboran tersebut. Pihaknya akan melaporkan ke SKK Migas sebelum akhirnya dibuatkan surat persetujuan pengeboran itu.

"Meski di lapangan semuanya kondusif tapi kalau SKK Migas tidak approve, tetap tidak bisa ngebor," ujarnya.

Meski menerima segala bentuk protes yang dialamatkan ke LBI, Hesty meminta agar masyarakat untuk lebih berimbang melihat situasi di lapangan.

Dijelaskan, menurunnya lifting (angkatan gas) yang saat ini hanya 2 juta kaki kubik akan mempengaruhi ketersediaan gas tak hanya bagi Jatim, tapi pasokan nasional.

"Belum lagi program jaringan gas (jargas) masyarakat (City Gas) tak akan berjalan dengan kondisi lifting saat ini," ujarnya.

Terpisah, Koordinator LSM Pusaka Sidoarjo, Fatikhul Faizun, mempertanyakan dana bagi hasil (DBH) Sidoarjo sebagai kota penghasil migas yang nilai kontribusinya tak ada alias Rp 0,- selama 10 tahun.

Fatikhul menyatakan jika eksplorasi LBI itu diklaim untuk kepentingan masyarakat, harusnya Sidoarjo berhak mendapat DBH sebagai kota penghasil.

"Kontribusi tidak ada tapi ngotot ingin ngebor. Harusnya hitung-hitungannya terbuka. Kalau tetap tak bisa kasih kontribusi, untuk apa," tandas Fatikhul.