Berita Gresik

Gara-gara Kasus ini Warga Driyorejo Kembali Lakukan Upaya Hukum ke PN Gresik

"Kami akan kembali mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Gresik. Sekarang berkas-berkas sedang kami siapkan," imbuhnya.

Gara-gara Kasus ini Warga Driyorejo Kembali Lakukan Upaya Hukum ke PN Gresik
Surya/sugiyono
MEGAH - Bangunan milik proyek City Nine di sempadan Kali Surabaya masih berdiri megah di Desa Cangkir, Driyorejo, Rabu (1/6/2016). 

SURYA.co.id | GRESIK - Rulli Mustika Adya (25), warga Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo akan melakukan peninjauan kembali (PK) atas upaya hukum yang pernah dilakukan pada 2015 silam.

Rulli mengatasnamakan warga negara Indonesia atau citizen law Suit terhadap Pengadilan Negeri (PN) Gresik akibat dibiarkannya bangunan di sempadan kali Surabaya, wilayah Desa Cangkir, Driyorejo.

"Gugatan terhadap Bupati Gresik, Gubernur Jawa Timur, hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas beberapa waktu lalu, tapi oleh Pengadikan Negeri Gresik ditolak. Alasannya Pengadilan Negeri Gresik tidak berhak mengadili kasus ini," kata Rulli, Rabu (1/6/2016).

Kemudian Rulli melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dan diputuskan bahwa PN Gresik berwenang menyidangkan kasus gugatan tersebut.

"Kami akan kembali mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Gresik. Sekarang berkas-berkas sedang kami siapkan," imbuhnya.

Sejak awal Januari 2015, Rulli mengajukan gugatan kepada Bupati Gresik, Gubernur Jawa Timur, hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, atas pembiaran bangunan City Nine di sempadan Kali Surbaya, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo.

"Saya hanya meminta bangunan itu segera dirobohkan. Jika tidak maka warga juga akan mendirikan bangunan di sempadan sungai. Dampaknya jangka panjang akan mempersempit alur sungai dan merusak ekosistem di Sungai Kali Mas," imbuhnya.

Dalam draf PK ke PN Gresik terdapat 15 item permintaan kepada tergugat atas kerusakan lingkungan di bantaran Kali Surabaya. Di antaranya, para tergugat dinilai telah lalai dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti di atur Pada Pasal 36 Ayat 1, huruf g Undang-undang Nomoor 32 Tahun 2009.

Khusus Bupati Gresik, dianggap melakukan pelanggaran terkait mengeluarkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atas PT Graha Niaga Mitra Investindo (GNMI) dengan kontraktor City Nine.

"Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai," katanya.

Humas PN Gresik I Gede Putu Astawa mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada berkas pengajuan PK.

"Saya periksa diregistrasi belum ada yang masuk," kata Astawa.

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved