Berita Sumenep Madura

DPRD Sumenep Kecewa Anggaran Perbaikan Rumah Warga Tidak Mampu Dipangkas 60 Persen

Bukankah semangatnya, kita tahun ini mengikis maslaha kemiskinan, ya tentu terhadap rumah tidak layak huninya," papar Nurus Salam kepada Surya (TRIBUN

DPRD Sumenep Kecewa Anggaran Perbaikan Rumah Warga Tidak Mampu Dipangkas 60 Persen
surya/moh rivai
Kondisi rumah milik Ansori yang hancur dan rata tanah setelah diterjang puting beliung, Selasa (8/3/2016). 

SURYA.co.id | SUMENEP – Kendati masih banyak ditemukan rumah tidak layak huni ( RTLH ) utamanya di kawasan pelosok desa, namun ternyata tahun ini, Pemkab Sumenep justru memangkas dana anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni.

Tidak tanggung-tanggung, Pemkab memangkas jumlah bantuan tersebut sampai 60 persen.

Anggota DPRD Sumenep, Nurus Salam, menilai pemotongan dana untuk membantu warga yang tidak mempunyai rumah tidak layak, merupakan kebijakan yang tidak semestinya dilakukan oleh pemerintah.

Sebab hingga saat ini masih sangat banyak ditemukan rumah tempat tinggal warga yang sangat jauh dari sekedar layak.

"Mestinya, jika semangatnya untuk terus mengentas kemiskinan, ya ditambah dana dan perbaikan rumah warga yang tidak layak huni. Bukankah semangatnya, kita tahun ini mengikis maslaha kemiskinan, ya tentu terhadap rumah tidak layak huninya," papar Nurus Salam kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Senin (23/5/2016).

Sebagai anggota Dewan, Nurus berjanji akan mengupayakan agar dana untuk pembangunan rumah yang tidak layak huni dalam anggaran berikutnya, kendati yang bersangkutan bukan dari komisi yang membidangi persoaolan tersebut.

"Kami akan berupaya dengan anggota partai kami yang duduk di Komisi IV untuk menganggarkan pembangunan rumah tidak layak hini tersebut," tegas politisi Gerindera ini.

Kepala Dinas Sosial Sumenep, Moh Ramli membenarkan jika anggaran dan jumlah warga penerima bantuan rumah tidak layak huni berkurang drastis jika dibandingkan tahun 2015 lalu.

Dari sebelumnya dana Rp 1 Milyar lebih dengan 150 penerima bantuan, namun tahun 2016 hanya dianggarkan dianggarkan Rp 600 juta dengan 60 sasaran.

"Dana tersebut dikepras karena adanya program sosial lainnya yang harus lebih diprioritaskan. Juga karena adanga pengurangan anggaran di dinas kami tahun ini hingga 30 persen," beber Moh Ramli kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Senin (23/5/2016).

Kendati demikian, pihaknya menyakini bahwa anggaran untuk RTLH setiap tahunnya tidak paten. Karena bisa saja pada tahun berikutnya akan naik dan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan bantuan rehab bagi keluarga kurang mampu yang tidak layak huni.

"Tahun ini bersabar dulu, karena pada tahun berikutnya akan tetap kami ajukan anggaran untuk RTLH sampai semua rumah warga Sumenep layak sebagaimana warga lainnya," pungkasnya.

Penulis: Moh Rivai
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved